jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi mukhtamar Jakarta, Djan Faridz menilai, langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodasi partai berkonflik dalam pelaksanaan pilkada, bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Sebab tujuannya sangat baik, demi menjamin tidak ada hak warga negara yang terabaikan.
Namun begitu Djan mengatakan, pihaknya tidak akan meributkan jika ada pihak yang mempertanyakan sikap KPU tersebut.
BACA JUGA: Kapolri: Susah juga Sih, Serba Salah
"Kami tak meributkan orang yang berpendapat beda. Yang mau diributkan itu kalau angaran pengawasan kurang," ujar Djan di sela-sela open house menyambut lebaran di kediaman Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie, Jumat (17/7).
Kurangnya anggaran pengawasan perlu diributkan, karena menurut Djan, jelas sangat mengganggu jalannya pelaksanaan pilkada.
BACA JUGA: Golkar Dapat Momentum Bangun Kebersamaan Hadapi Pilkada
"Siapa yang mau mengawasi jalannya pelaksanaan pilkada," ujarnya.
Demikian juga jika anggaran pengamanan kurang, menurut Djan juga pantas disuarakan, karena jangan sampai pada saat pelaksanaan, keamanan tak mampu diantisipasi karena kurangnya anggaran yang ada.
BACA JUGA: Kasus Hakim Sarpin Vs KY di Mata JK
"Hal-hal seperti ini yang harusnya diributkan. Bukan kalau KPU membuat aturan yang mengakomodasi parpol berkonflik," ujar Djan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembakaran Musala di Papua, GP Ansor: Sungguh Biadab, Harus Diusut Tuntas
Redaktur : Tim Redaksi