jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas permohonan dua pasangan bakal calon Wali Kota Tangerang, melebihi kewenangan yang diberikan undang-undang pada DKPP.
Pasalnya pada keputusan sidang yang dibacakan di Jakarta, Selasa (6/8) kemarin, DKPP mengembalikan hak konstitusional pasangan Arief R Wismansyah-Sachrudin dan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto. Sehingga mereka berhak menjadi calon Wali Kota Tangerang dan mengikuti tahapan pemilihan. Padahal sebelumnya oleh KPU Kota Tangerang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
BACA JUGA: Larang Takbiran, Menag Khawatir Polisi Berdosa
"Keputusan itu jelas sudah keluar dari desain dan dasar keberadaan lembaga tersebut yang merupakan lembaga etik. Mestinya DKPP fokus saja pada masalah etik yang dipersoalkan dan tidak perlu menjadi hakim untuk perkara administrasi pemilu," ujarnya di Jakarta, Rabu (7/8).
Titi menilai DKPP cukup membuktikan apakah ada pelanggaran etika atau tidak dalam suatu kasus. Kalau pelanggaran etika yang terjadi merugikan hak konstitusional bakal paslon/paslon, maka biarkan KPU yang menindaklanjuti dan memutus penyelesaian administrasinya.
BACA JUGA: Menag Bantah Ada Permainan Uang Dalam Sidang Isbat
"DKPP harus sadar bahwa mereka bukan pengadilan administrasi pemilu. DKPP tidak bisa menegakkan hukum dengan menabrak aturan perundang-undangan yang ada," katanya.
DKPP menurut Titi harus menggunakan kewenangan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan tersebut merupakan salah satu prinsip kode etik yang juga diberlakukan bagi penyelenggara pemilu.
BACA JUGA: Ketua Komisi III: Lapas jadi Pendidikan Marketing Narkoba
Jika kondisi ini tetap dibiarkan, maka ke depan Titi memrediksi para pihak bakal calon dan pasangan calon yang merasa dirugikan akan berbondong-bondong mendatangi DKPP dan melupakan institusi pengadilan yang ada. Baik itu Mahkamah Konstitusi maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Sebab DKPP dianggap bisa memberikan solusi cepat walau tanpa dasar hukum.
"Meski begitu penjatuhan sanksi etik terhadap KPU Tangerang (diberhentikan sementara) menurut saya sudah tepat. Sebab sejal awal (mereka) menggugurkan calon hanya karena surat pengunduran diri Sachrudin sebagai PNS tidak diterima. Jelas itu merupakan suatu pelanggaran atas Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala daerah dan wakil kepala daerah," katanya.
Titi berharap pemberian sanksi dapat menjadi pelajarann bagi penyelenggara pemilu lain agar lebih cermat, teliti, dan hati-hati dalam menerapkan aturan main dalam proses pencalonan.
Menurutnya di era saat pengawasan terhadap KPU sudah sangat luar biasa ketat dengan standar kerja yang juga sangat jelas, maka anggota KPU mestinya tidak lagi mencoba main-main dan bermain mata demi kepentingan pihak-pihak tertentu, mengabaikan integritas dan profesionalisme kerja.
"Kasus tersebut juga jadi peringatan agar penyelenggara pemilu betul-betul menerapkan aturan secara konsisten dan benar. Apabila ada keragu-raguan dalam implementasinya agar berkoordinasi dengan KPU jajaran di atasnya. Sebab sedikit saja KPU salah melangkah maka konsekwensinya bisa amat sangat fatal," katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lebaran Serentak 8 Agustus
Redaktur : Tim Redaksi