jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Falah Amru menyatakan, rencana revisi atas Undang-Undang Nomor No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) harus segera direalisasikan. Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, UU Minerba harus dikembalikan kepada khitahnya.
Falah mengatakan, UU Minerba saat ini justru mengebiri perusahaan pertambangan milik negara. Ia mencontohkan PT Aneka Tambang (Antam) justru kesulitan karena terbentur UU Minerba yang melarang bahan mentah.
BACA JUGA: Sstt... Konon Dimas Kanjeng Lebih Sakti ketimbang Pancasila
"Antam aja sebagai perusahaan BUMN saat ini menginginkan ekspor, ketersediaan dalam negri sangat terpenuhi bahkan berlimpah, maka dalam Undang-Undang Minerba kita akan mencoba mendorong kembali ke khitah," kata Falah di Jakarta, Senin (3/10).
Politikus muda Nahdlatul Ulama itu pun mengaku perihatin dengan kondisi Antam yang saat ini kembang kempis akibat terkungkung oleh aturan dalam UU Minerba. Mestinya, kata Falah, pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bisa mengekspor.
BACA JUGA: Bos KPK Sudah Baca Putusan Suap Kajati DKI, Hasilnya?
Soal arah hilirisasi pertambangan yang menjadi tujuan UU Minerba, Falah menganggap hal itu tidak bisa terwujud hanya dengan aturan perundang-undangan. Sebab, perlu penanganan lintas sektoral yang melibatkan Kementerian Perindustrian.
Karenanya Falah mengharapkan agar UU Minerba direvisi terlebih dahulu. “Kembalikan saja UU Minerba ke khitahnya tentang peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral," cetusnya.(dyn/JPG)
BACA JUGA: Sandang Status Tersangka, Staf Ahli Mendagri Pilih Pensiun Dini
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Tunggu Penyelidikan FBI untuk Garap Kasus Ini
Redaktur : Tim Redaksi