jpnn.com, BATAM - Anggota DPRD Kota Batam menyoroti banyaknya calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri. Kalangan legislatif tersebut berencana memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam guna mencari solusi terbaik.
"Secepatnya kita panggil, tentunya setelah angka sebenarnya siswa yang tidak diterima di negeri kami dapatkan dari disdik," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Djoko Mulyono, Senin (9/7).
BACA JUGA: Menko Darmin Resmi Luncurkan Online Single Submission
Diakuinya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu nantinya pihaknya akan mengundang pihak sekolah swasta. Tujuannya agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri ini bisa masuk ke sekolah swasta sesuai zonasinya. Sehingga ke depan, semua peserta didik bisa bersekolah.
"Disdik harus bisa mengambil keputusan bijaksana. Siswa bisa bersekolah dan sekolah swasta mendapatkan bantuan infrastruktur," tuturnya.
BACA JUGA: Apindo Segera Gugat UMS Batam ke Pengadilan Tata Usaha Niaga
Subsidi silang ini, lanjut Djoko sebenarnya sudah jalan sejak beberapa tahun lalu. Hampir tiap tahun Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengkucurkan puluhan miliar untuk membantu sekolah swasta. Termasuk juga bantuan dari pusat dalam bentuk bantuan operasional sekolah.
"Tahun ini Rp 43 miliar. Makanya kalau kerjasama ini bisa berjalan kita atur penerima bantuan harus berkontribusi. Termasuk juga nantinya bantuan infrastuktur seperti ruang kelas baru dan sebagainya. Sehingga 5-10 persen siswa bina lingkungan wajib diterima swasta," ucapnya.
BACA JUGA: PPDB: Orang Tua Siswa Kecewa Nama Anaknya Digantikan
Djoko menambahkan, tanpa solusi seperti ini tentu sangat berat bagi orangtua menyekolahkan anakanya di swasta. Apalagi melihat saat ini masih banyak siswa yang akan masuk SD dan SMP yang berada di zonasinya tidak bisa tertampung dengan alasan keterbatasan ruangan kelas.
"Di Kelurahan Seilangkai semalam saya turun. SMPN 35 Tembesi misalnya sekitar 145 siswa belum tertampung. Begitu juga SMPN 21, ada 20 siswa tak tertampung di sekolah negeri. Ini baru satu kelurahan, bayangkan 64 kelurahan di Batam tentu akan lebih banyak lagi," tuturnya.
Dia mengakui, dalam pertemuan itu nanti pihaknya akan mensingkronisasikan jumlah rombel yang ada di sekolah swasta dengan siswa siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Namun demikian, sebelum itu diberlakukan akan diatur kebijakan kompensasi yang diberikan ke swasta.
"Apakah dalam bentuk RKB atau insentif guru nanti kita bahas dengan disdik. Untuk itulah kita harapkan kerjasama swasta," harap Djoko.
Solusi lain yang ditawarkan DPRD Batam ialah double shift jika solusi pertama ini belum bisa disepakati. Double shift menjadi solusi terakhir mengingat masih banyaknya siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
"Apakah nanti dibuka sekolah pagi dan sore atau seperti apa nanti kita mediasi dengan disdik. Yang jelas, semua peserta didik harus bersekolah, apakah itu di negeri atau swasta," tegasnya.(ska/eja/rng/une/yui)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siswa tak Tertampung di Negeri Disarankan ke Sekolah Swasta
Redaktur & Reporter : Budi