JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai salah satu penyebab tingginya kasus penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah penempatan dan perlindungan TKI di luar negeriKarenanya, BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) sebagai lembaga yang mengurusi nasib pahlawan devisa harus bertanggung jawab
BACA JUGA: Kemenhut Ngotot Urusi Bukit Soeharto
Bentuk pertanggungjawabannya yakni dengan meningkatkan skill dan kemampuan berkomunikasi"Bagaimana TKI kita bisa diperlakukan baik, kalau majikannya suruh A, dikerjakannya B
BACA JUGA: Istana Bantah Terlibat Pembelian Merpati China
Itu karena apa? Karena antara TKI dan majikannya tidak nyambung komunikasinya," kata Ketua DPD RI Irman Gusman dalam sidang paripurna, Selasa (10/5).Irman ikut menyesalkan tindakan pemerintah yang tetap mengirimkan TKI dengan kemampuan terbatas dan tidak menguasai bahasa negara tujuan
"Ini menjadi tugas pemerintah dalam menyelesaikan masalah itu
BACA JUGA: Pemerintah Pilih Tunggu Hasil KNKT
Karena itu pemerintah harus memaksimalkan peran BNP2TKI yang bertanggung jawab dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri," ucapnya.Kepulangan ribuan TKI dari Arab Saudi beberapa waktu lalu yang disebabkan berbagai masalah hukum, menjadi sorotan DPD jugaSebab masalah utamanya terkait dengan kepemilikan dokumen, perkelahian, dan kasus pidana lainnya"DPD sebagai lembaga perwakilan harus mampu mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap 23 TKI yang divonis hukuman mati di Arab SaudiApalagi permasalahan yang dihadapi para TKI tersebut karena kualitasnya rendah," tandasnya(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY dan Megawati Akan Gantian Berpidato di Satu Podium
Redaktur : Tim Redaksi