jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Alirman Sori menyatakan bahwa pihaknya setuju untuk membahas 65 Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonom Baru (DOB) yang menjadi usul inisiatif DPR. Terlebih, DPD sudah mengunjungi hampir setengah dari jumlah daerah yang diusulkan untuk dimekarkan.
"Prinsipnya, kami setuju membahas 65 RUU DOB dan kami berkomitmen untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya terdapat klausul pembentukan DOB," kata Alirman usai rapat kerja (raker) Komite I DPD dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Senin (10/2).
BACA JUGA: Ratusan Jaksa Dilatih Tangani Sengketa Pemilu
Dijelaskan Alirman, pihaknya telah mengunjungi dan membuat rekomendasi atas 30 calon DOB. Senator asal Sumatera Barat itu juga menyinggung kesepakatan rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Mendagri, Menkeu, Menhukham dan DPR yang digelar awal pekan lalu untuk membahas keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR tentang usul pembentukan 65 DOB.
Alirman mengatakan, hal penting dalam kesepakatan raker itu adalah kesiapan pemerintah 65 RUU DOB asalkan tetap memperhatikan agenda nasional. Artinya, pembentukan DOB tetap mengacu pada desain besar penataan daerah (desartada) guna menghindari beban daerah induk.
BACA JUGA: Desak Pemerintah Lindungi Korban Kriminalisasi Kasus Bioremediasi
"Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025 sebagai kebijakan nasional merupakan roadmap penataan daerah otonom di Indonesia," ujarnya.
Poin penting lainnya, lanjut Alirman, Komisi II DPR menyatakan dukungannya untuk membahas 65 RUU DOB dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Pemerintahan Daerah. “Mereka (Komisi II DPR) menganggap penting agar calon DOB menyelesaikan persyaratan dalam PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah,” ujarnya.
BACA JUGA: Adik Atut Bantah Alirkan Dana ke Aura Kasih
Meski demikian DPD juga memberikan catatan. Sebab, tidak semua usulan DOB benar-benar murni aspirasi masyarkat. "Oleh karena itu, kami mendorong calon DOB lainnya untuk mengikuti mekanisme yang sama,” saran Alirman.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Asosiasi RSUD Keluhkan Seretnya Tagihan BPJS
Redaktur : Tim Redaksi