DPP Hanya Libatkan Ketua DPD Golkar Provinsi

Selasa, 19 Januari 2010 – 00:04 WIB
JAKARTA - Penetapan calon dari Partai Golkar yang diusung dalam pilkada 2010, mutlak menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Untuk menetapkan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, DPP hanya melibatkan Ketua DPD Tingkat I saja.

Salah seorang Ketua DPP Golkar, Ali Wogso Sinaga, menjelaskan, di DPP Golkar sendiri tidak semua pengurus dilibatkan

BACA JUGA: Perantau Minang Dukung Walikota Padang Maju Pilkada Sumbar

DPP membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Ketum DPP Aburizal Bakrie
"Untuk pengurus daerah, yang diajak untuk membahas penetapan calon hanya Ketua DPD Golkar tingkat I

BACA JUGA: Hatta Minta Istri Incumbent jadi Cagub

Itu untuk menetapkan calon bupati/walikota
Mekanisme ini sesuai dengan juklak yang baru," terang Ali Wongso Sinaga kepada koran ini di gedung DPR, Senayan, kemarin (18/1).

Seperti diketahui, untuk kepentingan pilkada 2010, DPP Golkar telah mengeluarkan Juklak No-2/DPP/ Gol-kar/XH/2009 tentang Perubahan Juklak-05/ DPP/Golkar/-IX/2OO5 mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah dari Partai Golkar

BACA JUGA: Calon Kesulitan di Jalur Independen

Di juklak disebutkan pula, untuk menetapkan calon, dibentuk sebuah tim yang dipimpin langsung oleh ketua umum, dibantu oleh wakil ketua umum, ketua pemenangan pemilu wilayah setempat, ketua bidang organisasi dan daerah, ketua bidang hukum dan HAM,serta ketua DPD yang bersangkutanTim ini pula yang  akan memutuskan jika ada perbedaan suara hasil survei tertinggi antara kader partai lain dan kader Partai Golkar.

Ali Wongso menjelaskan, tim yang dipimpin Ical itu nantinya akan menggunakan hasil survei sebagai bahan untuk menetapkan calon yang diusungYang disurvei bukan hanya kandidat dari kader Golkar, tapi juga kandidat dari non kaderArtinya, Golkar tidak membatasi diri dalam mengusung calon di pilkada"Dari luar kader juga bisa, asalkan dia mendaftar ke Partai Golkar," kata anggota Komisi V DPR itu.

Dia menjelaskan, perubahan mekanisme penetapan calon ini dilakukan untuk menghindari politik uangDulu, mekanisme penetapan calon yang diproses dari tingkat bawah, diwarnai politik uang, yang menyebabkan calon yang diusung Golkar keok di pilkada"Dulu, asalkan bisa mendapatkan dukungan suara dari Pengurus Kecamatan (PK) dan DPD II, bisa menjadi calonDi situ diduga ada permainan politik uangSementara, pilkada ini yang penting adalah calon itu punya tingkat elektabilitas yang tinggiKalau mekanisme lama, hasil survei bisa dikalahkan oleh voting pengurus," ujar Ali Wongso.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Wan Abubakar menjelaskan, partainya akan mementingkan calon yang punya moralitas tinggi yang akan diusung dalam pilkada 2010DPP, lanjutnya, sama sekali tidak tergiur dengan calon yang punya modal materi banyak.

"Kita memandang calon tidak dari segi materinya, tapi dari aspek moralitasnyaDiharamkan kalau hanya mengandalkan materiJangan sampai calon yang kita usung melakukan politik uang," ujar anggota DPR asal Riau itu.

Lebih lanjut mantan wakil gubernur Riau itu menjelaskan, PPP akan mencari calon yang diyakini punya peluang besar untuk menangKalau calon yang punya kans besar untuk menang itu ternyata merupakan kader partai lain, maka PPP siap berkoalisi dengan partai tersebut"Yang kita cari adalah calon jadi, bukan jadi calon," tegasnya.

Berbeda dengan Golkar, PPP menggunakan mekanisme dari bawah untuk penetapan calonPengurus partai tingkat daerah, lanjutnya, yang mengajukan beberapa kandidat ke DPPSelanjutnya, DPP yang memilih satu calon yang dianggap paling mumpuni, dilihat dari aspek moralitas dan popularitas"Modal materi penting, tapi tidak perlu banyak, secukupnya saja," ujarnya.

Sementara, Partai Demokrat tidak memaksakan diri untuk memasang kadernya sebagai calon kepala daerah dalam pilkada 2010 iniDemokrat pun siap hanya mengusung calon wakil kepala daerah dan berkoalisi dengan partai lain“Dalam Pilkada mendatang, Partai Demokrat lebih realistisKami tidak memaksakan kader Demokrat harus jadi orang pertama, meski Demokrat dalam pemilu legislatif dan pilpres  tampil sebagai partai pemenang,” ungkap Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin yang dihubungi koran ini, kemarin.

Demokrat juga melakukan proses penjaringan dan survey melalui tim independen dan berkredibilitas tinggi dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusungAmir menyatakan, saat ini sudah ada beberapa daerah yang telah ditetapkan calonnya oleh DPP Demokrat“Sudah ada yang ditetapkan, salah satunya untuk wali kota ManadoPenentuan ini tolok ukurnya dari hasil survey dan penjaringan oleh tim sembilan,” tuturnya.

Untuk sejumlah daerah lain, Demokrat masih melakukan penjaringanAda beberapa yang tinggal menunggu kelengkapan berkas“Kalau penjaringan selesai, pemberkasan juga selesai langsung ditetapkanYang pasti Demokrat tidak selalu harus berada di kursi pertamaBila hasil survey menunjukkan kader Demokrat berada di urutan pertama, partai kami siap melaju sendiriSebaliknya jika calon dari parpol lain yang berada diatas, Demokrat bersedia koalisi,” tandasnya(sam/esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri: Pilkada Gabungan Hemat APBD


Redaktur : Antoni

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler