DPR akan Awasi ISC

JAKARTA - Komisi VII DPR RI berjanji akan terus memantau dan mencermati kinerja serta efektivitas Integrated Supply Chain (ISC) yang dibentuk PT Pertamina untuk mengatasi mafia perminyakan.
"Itu kebijakan korporasi PertaminaTetapi kita akan lihat sejauhmana efektivitasnya untuk mengatasi persoalan perminyakan," kata Ketua Komisi VII atau Komisi Energi DPR Airlangga Hartarto kepada pers di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (25/9).
Airlangga mengatakan, efektivitas kerja ISC belum bisa dilihat tanpa memberinya peluang untuk bekerja terlebih dahulu

BACA JUGA: KPK Periksa Yusril Dua Jam

"Biarkan lembaga itu bekerja dulu, lalu kita lihat efektivitasnya seperti apa," kata Airlangga lagi.
Pada prinsipnya, Komisi VII mendukung langkah-langkah ke arah perbaikan pengelolaan perminyakan di Indonesia“Kalau tujuannya baik, kita dukung

BACA JUGA: KPK Bagi-bagi Parsel Lebaran

Jangan belum bekerja, kita sudah pesimis, ya tidak bisa begitu,” sebutnya.
Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro usai rapat dengan Pansus Angket Kenaikan BBM DPR RI di Gedung DPR/MPR juga menjelaskan bahwa ISC sepenuhnya kebijakan Pertamina"ISC ini dalam rangka mengamankan tender minyak," terangnya.
Purnomo mengemukakan, ISC tidak secara langsung berkaitan dengan kebijakan ESDM karena merupakan kebijakan korporat (Pertamina)

BACA JUGA: Uji Publik RUU Pornografi Panen Penolakan

" Jadi ini tanggung jawab penuh Pertamina," katanya lagi.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan meragukan pembentukan ISC yang dibentuk Pertamina guna menjamin transparansi mekanisme impor minyak mentah, sehingga bisa memberantas mafia perminyakan di Indonesia.
Menurut Mamit, pembentukan ISC yang akan bertanggungjawab langsung kepada Direksi Pertamina bukan solusi terbaik bagi carut marutnya tata niaga perminyakan di Indonesia selama independensi badan itu tidak terjamin.
"Kami curiga dibentuknya ISC itu hanya menjadi legitimasi untuk mengamankan bisnis Pertamina setelah ada dalih telah membuat lembaga independen untuk mengawasi impor minyak mentah dan BBM," katanya.
Selain itu, dipertanyakan pula mengapa ISC itu baru dibentuk pada saat DPR telah membentuk panitia angket untuk menyelidiki tata niaga minyak nasional dan juga menjelang dilaksanakannya Pemilu 2009.
Karena berbagai alasan itu, pihaknya belum melihat keseriusan pemerintah untuk membenahi masalah perminyakan di Indonesia.(eyd)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Syahril Absen, Sidang PK Batal