DPR Anggap Kritik SBY soal Tax Amnesty Politis

Rabu, 08 Februari 2017 – 13:55 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/2). Foto: Ricardo/JPNN.Com

jpnn.com - jpnn.com - Kritik mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dianggap tidak tepat sasaran dinilai politis.

"Tidak (berdasar). Itu hanya pernyataan politis seolah-olah program yang dicanangkan Presiden Jokowi itu tidak berhasil," terang Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng kepada JawaPos.com, Rabu (8/2).

BACA JUGA: Bisnis Tempat Dugem Melorot, 95 Gulung Tikar

Faktanya, kata dia, tax amnesty yang dilakukan pemerintah Indonesia paling tinggi penerimaannya dibandingkan dengan negara lain.

Karena itu, dia juga sepakat bahwa kritik SBY tersebut hanya karena tensi politik.

BACA JUGA: Bisnis Wealth Management Terdongkrak Amnesti Pajak

Menurutnya, rakyat tidak merasa dikejar-kejar dengan tax amnesty seperti yang disebutkan SBY.

Repatriasi dana melalui tax amnesty ini tidak dipaksakan. Itu merupakan hak dari warga negara.

BACA JUGA: Mayoritas Dana Repatriasi Mengendap di Deposito

Mekeng mengatakan, wajib pajak yang tak mengembalikan uang ke Indonesia disebabkan banyak faktor.

Misalnya, bank di Indonesia hanya bisa memberikan jaminan dana yang disimpan senilai Rp 2 miliar saja

"Kalau masukin uang Rp 10 triliun bisa tumbang. Kalau ada apa-apa dengan bank itu hanya Rp 2 miliar yang dijamin, siapa yang mau masukin? Itu biasa, itu pertimbangan manusiawi sebagai orang yang punya duit lebih," tutur politikus Partai Golkar itu.

Kalau tidak melakukan repatriasi, para pemilik modal atau konglomerat tersebut bisa hanya men-declare membayar pajak sekian persen.

Dengan begitu, dia sudah terdata sebagai wajib pajak dan akan dimonitor Dirjen Pajak.

"Dalam bentuk apa? Kalau dia investasikan tempat lain, hasilnya harus setor juga ke kita. Tidak ada yang dikejar-kejar. Ikuti aturannya saja. Sedangkan uang masuk, kuga masuk di APBN, untuk rakyat juga," sambung Mekeng.

Mekeng balik mempertanyakan kebijakan SBY untuk meningkatkan pendapatan pajak saat menjabat sebagai presiden.

"Selama ini kan nggak naik-naik. Presiden SBY nggak concern tentang itu. Presiden SBY nggak pernah mengambil langkah, terobosan untuk amnesty ini. Karena apa? Karena pikirannya tidak akan orang berani masuk," pungkas legislator asal NTT itu. (dna)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bos Samsung Mengkritik, Bu SMI Tak Berkutik


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
pajak  

Terpopuler