jpnn.com - JAKARTA – Konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri yang terjadi akhir-akhir ini diduga kuat sebagai hasil rekayasa. Sebab, disinyalir ada pihak-pihak yang ingin memenuhi ambisi pribadi dengan memanfaatkan institusi lembaga hukum itu.
Menurut Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin, dugaan itu sangat mungkin terjadi meski harus dibuktikan. Sebab, kegaduhan yang terjadi pasca-perseteruan KPK vs Polri telah menguras energi dan membingungkan publik.
BACA JUGA: Langkah Jokowi Dinilai Tiru SBY
“Sangat mungkin dugaan itu benar adanya. Tapi kan tetap harus dibuktikan,” ujar Aziz di Gedung DPR, Senayan, Senin petang (26/01).
Terkait langkah KPK menjerat calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka suap dan keputusan Polri menetapkan Bambang Widjojanto -salah satu pimpinan KPK- sebagai tersangka rekayasa saksi sidang sengketa pilkada, Aziz menegaskan bahwa hal itu sebaiknya dibuktikan kebenarannya. Sebab, kata Aziz, pembuktian di pengadilan akan membuka benar atau tidaknya dugaan tentang adanya skenario pihak tertentu yang memanfaatkan lembaga penegak hukum untuk memenuhi ambisi pribadi.
BACA JUGA: Jokowi Ingin Segera Punya Kapolri
“Komisi III DPR berharap Polri kembali sinergis dengan KPK, karena banyak juga penyidik dari unsur kepolisian di tubuh KPK. Soal dugaan adanya operasi atau sekenario tertentu, ya kita tinggal tunggu kebenarannya,” ujar politikus Golkar itu.
Pendapat serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa. Politikus Gerindra itu mengatakan bahwa bisa jadi ada operasi pembusukan oleh pihak tertentu yang menumpangi kegaduhan saat ini.
BACA JUGA: Menteri Ingin Kawasan Transmigrasi Tampak Elit
Desmond bahkan menduga pihak yang melancarkan operasi itu pasti sangat tahu soal cacat yang ada di dalam institusi Polri maupun KPK. “Masing–masing di KPK dan Polri bisa jadi ada cacatnya. Tapi kita semua tahu, lantaran orang-orang itu melekat ke institusinya masing-masing, maka masyarakat jadi berpandangan bahwa yang jelek ini institusinya. Tapi saya berharap sebaiknya cacat itu tidak merusak institusinya,” ujarnya.
Desmond lantas menyinggung kasus Budi Gunawan dan Bambang Widjojanto. Dilihat dari urutan penetapan tersangkanya, kata Desmond, memang seolah ada keanehan.
Karenanya, Desmond berharap sebaiknya sangkaan-sangkaan itu segera dibuktikan. “Inilah saatnya, dua institusi melakukan bersih-bersih demi menyelamatkan institusinya masing-masing. Kalau mau bersih ya buktikan. Jangan sampai kemudian persoalan menjadi berlarut–larut,” cetusnya.
Sebelumnya ramai beredar kabar yang menyebut kegaduhan antara KPK vs Polri sebagai imbas persaingan di internal kepolisian. Persaingan itu didominasi oleh sekelompok pendukung calon Kapolri yang berpangkat komisaris jenderal.
Dari sembilan jenderal bintang tiga, muncul tiga nama yang paling berpeluang, yakni Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, Kabareskrim Komjen Suhardi Alius dan Irwasum Polri Komjen Dwi Prayitno. Namun, Presiden Joko Widodo hanya mengusulkan nama Budi sebagai calon tungal Kapolri ke DPR.
Langkah presiden itulah yang ditengarai membuat persaingan di antara petinggi Polri makin memanas. Sebab, presiden yang dikenal dengan panggilan Jokowi itu dituding terlalu tunduk pada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut menjagokan Budi. Sebab, Budi memang ajudan Megawati saat menjadi presiden.
Namun, langkah Presiden Jokowi mencopot Sutarman dari poisisi Kapolri meski belum memasuki masa pensiun yang diikuti pencopotan Suhardi dari posisi Kabareskrim membuat pergolakan di internal Polri kian memuncak. Terlebih, diduga ada perwira Polri berpangkat brigadir jenderal yang disebut-sebut memiliki data penting tentang kasus-kasus ekonomi dan perbankan ikut bermain dalam friksi itu dengan memasok data ke pihak lain.(dms/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKB dan PDIP Dukung Amandemen Terbatas UUD 45
Redaktur : Tim Redaksi