BACA JUGA: Tuntutan Penggugat Dinilai Kontradiksi
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, elpiji kemasan 3 kilogram itu berpotensi meledak kapanpun
BACA JUGA: Tak Mau Terbitkan SK untuk Sugianto-Eko
Apa kita mau korban terus berjatuhan,” kata Agus di JakartaBiaya yang dikeluarkan untuk pergantian itu, menurut Agus, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, sebab program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kilogram adalah kebijakan yang diputuskan pemerintah
BACA JUGA: Tuding Pilkada Ketapang Sarat Politik Uang
Secara teknis, pemerintah bisa menugaskan Menteri Dalam Negeri yang kemudian mengintrusikan camat dan lurah guna proses penarikan 45 juta paket perdana elpiji ituDia menambahkan, pangkal masalah terjadinya insiden ledakan gas elpiji adalah tidak adanya studi kelayakan terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat ketika program ini digulirkanMasyarakat seharusnya berhak memperoleh informasi yang cukup terkait bagaimana mengoperasikan elpiji, sebab selama ini mereka memasak menggunakan minyak tanah.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Komarudin Syam sependapat dengan AgusMenurut dia, meski program konversi minyak tanah ke gas ini menjadi salah satu solusi dalam penghematan subsidiDia menyebut, selama ini pemerintah telah menikmati penghematan subsidi hingga Rp 22 triliun dalam setahun
Tapi disisi lain dengan jatuhnya korban akibat ledakan gas tentu tak sebanding dengan uang yang dihasilkanUntuk itu, pemerintah harus berani menganggarkan biaya pergantiannya(lum)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Kaji Penundaan Pilkada Tolitoli
Redaktur : Tim Redaksi