JAKARTA- Anggota DPD-DPR RI pemilihan Kalimantan Timur mengaku tak pernah diajak koordinasi memperjuangkan alokasi APBN 2012 untuk KaltimBukannya tak mau, tapi 8 anggota DPR dan 4 anggota DPD wakil rakyat Kaltim hasil pemilihan umum 2009 itu, mengaku nyaris tak pernah diajak berdialog oleh pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota di Kaltim.
Hal ini mencuat saat Forum Komunikasi dan Kerjasama Anggota DPR–DPD RI Kalimantan Timur di Jakarta melakukan dialog dengan anggota DPRD Kutai Kartanegara di gedung DPR RI
BACA JUGA: Pemko Pekanbaru Stop Terima CPNS
"Sampai sekarang kita nggak tahu prioritas program pembangunan Kaltim itu apaHal ini sangat disayangkan
BACA JUGA: Mantan Wako Dipindah ke Rutan Tanjung Gusta
Pasalnya, DPR saat ini tengah membahas APBN 2012 bersama pemerintahFakta tersebut seharusnya segera diantisipasi pemerintah daerah di Kaltim dengan meminta bantuan pada wakilnya di Jakarta, terutama untuk ikut memperjuangkan program atau proyek pembangunan yang sulit dikabulkan oleh pemerintah.
Dengan kewenangan yang dimiliki, lanjut Hetifah, DPR maupun DPD RI bisa langsung meminta kementerian atau lembaga terkait, untuk menjelaskan kenapa ditolak atau ditunda pembahasannya
BACA JUGA: Redam Konflik, Polisi-TNI Giatkan Patroli
Terlebih, tak semua komisi di DPR terdapat wakil Kaltim-nya"Jadi kita bisa segera tahu masalahnya apa, terus dicarikan solusinya," tambahnya.Selain Hetifah, pertemuan yang digelar di ruang pertemuan Fraksi Golkar dihadiri pula anggota DPD Luther Kombong selaku ketua ForumTampak pula Desmond J Mahesa (Gerindra), Yusran Aspar (Demokrat), Nanang Sulaeman (PPP), dan Mahyudin (Golkar).
Apa yang dirasakan Hetifah dibenarkan NanangMenurut dia, pemerintah daerah cenderung percaya diri bahwa usulan program mereka akan langsung disetujui pemerintah dan DPR, kemudian masuk dalam APBNPadahal tak selamanya mulus, malah sebaliknya terkadang berakhir dengan penolakan dari kementerian atau lembaga.
"Memang tak ada keharusan, tapi alangkah baiknya ditembuskan ke kita jadi bisa diperjuangkan," ucap NanangDengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan wakilnya di Jakarta, tambah Nanang, saling tunjuk siapa yang salah bisa diminimalisasi.
Ini juga terjadi saat DPRD Kukar yang dipimpin Ketua Didik Agung mengeluhkan terus rusaknya jalan Loa Janan-Tenggarong"Ternyata itu jalan pusat, ya wajar pemkabnya tak mau memperbaiki," timpal HetifahKasus lain, lanjut Nanang adalah soal perlunya pembatasan pinjam pakai lahan untuk pertambangan batubara.
Dengan kondisi alam yang terus dieksplorasi tanpa ada kejelasan rehabilitasi alamnya, dikhawatirkan hutan Kaltim akan rusakUntuk itu, Nanang menyarankan ada penghentian rekomendasi pertambangan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Informasi yang diterima JPNN menyebutkan, Gubernur Kaltim Awang Faroek pernah sekali memaparkan prioritas pembangunan yang diperlukan Kaltim dihadapan anggota DPR-DPDNamun itu baru berupa paparan biasa, tanpa penjelasan rinci berikut data pendukung.
"Kuncinya di komunikasi, tak sebatas paparan dari gubernur tapi juga kepala daerah lain," tambah Luther(pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 40 Perusahaan Tambang Langgar Aturan Lingkungan Hidup
Redaktur : Tim Redaksi