jpnn.com - BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat khusus untuk membahas pilkada serentak di Istana Bogor, Jawa Barat, (5/8). Rapat itu dihadiri kementerian terkait, serta pimpinan MPR dan DPR.
Ketua DPR Setya Novanto yang hadir dalam rapat itu mengaku akan melihat semua opsi yang disampaikan pemerintah sebelum menanggapinya dengan opsi dari parlemen. "Tentu DPR melihat semua itu berdasarkan aturan-aturan yang ada dengan dasarnya UU," ujarnya sebelum rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor.
BACA JUGA: NasDem Dorong Pemerintah Keluarkan Perppu Pilkada
Politikus Golkar yang yang kerap disapa dengan nama Setnov itu itu menyarankan agar pelaksanaan pilkada di beberapa daerah ditunda. Sebab, pemaksaan pilkada di daerah yang tak memenuhi syarat justru dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) justru akan berimplikasi secara hukum.
Novanto mengatakan, Perppu akan menjadi masalah jika ternyata ditolak DPR. Ia pun khawatir mayoritas fraksi di DPR menolak Perppu.
BACA JUGA: Zulkifli Anggap Belum Ada Kondisi Memaksa untuk Menerbitkan Perppu Pilkada
"Kalau nanti itu disetujui tidak ada masalah, tapi kalau tidak disetujui, implikasinya adalah pembatalan. Makanya ini perlu dibicarakan bersama, antara DPR, KPU dan pemerintah. Cari mana yang terbaik demi masyarakat juga para peserta pilkada," imbuhnya.(flo/jpnn)
BACA JUGA: Markas DPC PDIP Samarinda Dirusak, terkait Pilkada?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Pasal Penghinaan Presiden di Revisi KUHP
Redaktur : Tim Redaksi