DPR: Jangan Dikotomikan TKI Legal-Ilegal

BANJARMASIN - Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning mengingatkan pemerintah jangan selalu mendikotomi dan menjustifikasi antara TKI legal dan ilegal lalu tidak mau bertanggung jawab terhadap TKIBagaimana pun kata Ribka, mereka itu adalah warga negara Indonesia yang wajib dibela negara.

"Jangan hanya mereka ilegal lalu kita tidak bertanggung jawab

BACA JUGA: Jadi Terdakwa, Gayus Seret Staf Istana

Legal atau ilegal itu bukan persoalan si rakyatnyaKadang-kadang dia merasa legal kok karena dia urus paspor

BACA JUGA: Jika SBY Kirim Surat, 2 TKI di Arab Berpeluang Selamat

Tapi kadang-kadang kan KTP paspornya orang Cianjur, asli JemberBagaimana itu terjadi? jelas itu urusan pemerintah," kata Ribka Tjiptaning, di Banjarmasin, Senin (25/7).

Menurut politisi Partai PDI-P itu, dalam konteks berbangsa dan bernegara, mereka yang dijustifikasi oleh pemerintah sebagai TKI ilegal bukan semata salah rakyatnya.

"Mereka merasa legal karena memiliki paspor Indonesia dan dokumen lain yang diisyaratkan

BACA JUGA: Didakwa Empat Perkara, Gayus Terancam 20 Tahun Penjara

Karena itu tetap saja itu jadi tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah bukan persoalan salah di rakyatnya," terang Ribka.

Sebagai contoh lanjutnya, tidak usaha melihat jauh-jauh ke luar negeriPersoalan Jampersal (jaminan persalinan) saja misalnyaBukankah Jampersal itu tidak berjalan lebih disebabkan karena ketidaksiapan birokrat kita.

"Dari dulu hingga sekarang, persoalan juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknisnya (petunjuk teknis) yang belum siapAkibatnya, terus rakyatnya yang ditolakPadahal ini karena ketidaksiapan birokrasi, kebodohan birokrasi kita lalu rakyat miskin yang jadi korban," tegasnya.

Hal lain sebagai dampak dari kebodohan birokrasi kita juga berimbas ke DPR karena didemo terus"Untung saja demontrasinya tidak seperti zaman saya dulu yang berani membuka pin wakil rakyatDemonstran sekarang agak santunlah dibanding zaman saya dulu karena demonstran sekarang sudah diorder dan ada yang biayai," ungkapnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Baru 10 Persen RPH Punya Sertifikat Halal