DPR Kecam Upaya Pemisahan Papua

JAKARTA- Komisi I DPR RI mengecam keras upaya pemisahan diri Papua dari NKRI yang dilakukan oleh dua orang anggota parlemen Inggris pada 15 Oktober laluUpaya tersebut jelas-jelas sangat merugikan NKRI.

"Kami mengecam berbagai upaya pihak asing yang mensponsori kampanye memisahkan Papua dari NKRI seperti yang dilakukan oleh dua anggota parlemen Inggris, yakni Andrew Smith dan lord Harries, yang membentuk International Parlementarians for West Papua," tegas Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga kepada pers di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (20/10) sore

BACA JUGA: Pelantikan Gubri Bisa Tertunda

Pada kesempatan itu, Theo juga didampingi oleh anggota Komisi I lainnya, yakni Marzuki Darusman, Abdillah Toha dan Arif Mudatsir.

Menurut Theo, pembentukan Kaukus Parlemen Internasional tentang Papua yang bekerjasama dengan tokoh OPM Beny Wenda yang saat ini masih berstatus sebagai buron karena terlibat berbagai tindak kriminal, jelas-jelas bertentangan dengan semangat kerjasama internasional antara anggota parlemen yang dilandasi prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara serta juga melanggar prinsip IPU (Inter Parliamantary Union) yang tidak mentolerir upaya separatisme atau pemberontakan bersenjata.

Untuk itu, Theo atas nama Komisi I juga mendesak pemerintah Indonesia untuk lebih proaktif melakukan berbagai upaya termasuk diplomasi dalam rangka meyakinkan dunia internasional bahwa Papua merupakan bagian integral dari NKRI"Proses integrasinya sudah berlangsung hampir 50 tahun melalui proses demokratis sesuai hukum internasional dan di bawah pengawasan PBB

BACA JUGA: ARM Akan Lawan Operasi Yustisi

Saat ini rakyat Papua bersama seluruh rakyat Indonesia tengah bekerja keras membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek," tegas Theo lagi.

Indonesia, tambah Theo, senantiasa terbuka bagi kerja sama internasional, termasuk saran yang konstruktif bagi pembangunan bangsa"Tapi kita tentu menolak keras berbagai upaya pihak asing untuk memisahkan Papua dari NKRI

BACA JUGA: SIP Pejabat Sulut Belum Turun

Untuk itu, kita juga mendesak pihak KBRI di Eropa untuk mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi mengenai hal tersebut, termasuk memberikan penjelasan yang lebih jelas dan objektif tentang otonomi khusus yang saat ini berjalan di Papua," pungkasnya.(eyd)

BACA ARTIKEL LAINNYA... ENI Bangun Floating LNG di Ambalat