DPR Kompak Tolak Kenaikan Gaji

Senin, 31 Januari 2011 – 06:56 WIB

JAKARTA - Partai-partai satu suara menolak kenaikan gaji pejabat, termasuk DPR, yang direncanakan kementrian keuanganMomentum kenaikan dianggap tidak tepat dilakukan saat ini

BACA JUGA: Nasdem Ingin Bangun Aliansi Dengan Parpol


 
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, menaikkan gaji di saat momen inflasi seperti sekarang merupakan keputusan yang tidak berdasar
"Saya tidak sependapat dengan rencana itu," kata Priyo, di Jakarta, kemarin (30/1).
 
Menurut dia, kerap disinggung bahwa posisi gaji presiden, sangat jomplang dibandingkan gaji para Direksi BUMN

BACA JUGA: Pilgub oleh DPRD Bukan Karena Demokrat Mayoritas

Menaikkan gaji pejabat negara justru merupakan logika yang keliru
Seharusnya Kemenkeu melakukan evaluasi atas struktur gaji yang melambung itu

BACA JUGA: Demokrat Bantah Intervensi ke KPK

"Gaji direksi BUMN kan terlalu tinggi berlipat-lipat," ujarnya menegaskan.
 
Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin juga senada dengan PriyoPartai berlambang kabah itu meminta agar presiden, anggota DPR, dan semua pejabat negara tak naik gajinya"Enough, is enough!" tegas Lukman Hakim, kemarin.
 
Dia menambahkan, selama ini, negara sesungguhnya telah memberikan fasilitas yang cukup besar kepada para pejabatnyaKarenanya, dia meminta para pejabat jangan terus mengeluhkan rendahnya gajiApalagi, masih banyaknya masyarakat golongan bawah yang menanggung beban hidup lebih berat karena lonjakan harga-harga kebutuhan pokok"Gaji yang diterima selama ini sudah lebih dari cukup," tandasnya, kembali
 
Kalau pun pemerintah tetap ingin menaikkan gaji pegawainya, Lukman menyarankan, agar kenaikan gaji diprioritaskan untuk Pegawai Negeri Sipil golongan rendahDia pun menolak asumsi Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang menyatakan bahwa kenaikan gaji pejabat negara dilakukan untuk memudahkan penyesuaian gaji pejabat negara di bawahnya

"Pandangan bahwa gaji golongan bawah tak bisa dinaikkan jika yang golongan atas tak naik adalah menggelikan dan melecehkan nalar," pungkasnya.
 
Polemik kenaikan gaji sejumlah pejabat negara lainnya bermula ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan di depan TNI dan Polri, kalau gajinya yang tak naik sejak tujuh tahun memimpin negeri iniKeluhan tersebut lantas terus bergulir jadi bola panas, termasuk di DPR dengan pengumpulan koin untuk presiden
 
Di sisi lain, keluhan tersebut juga lantas direspon kementrian keuanganMereka berinisiatif menaikkan gaji sekitar 8000 pejabat negara, termasuk 560 anggota DPRAlasannya, untuk meningkatkan produktivitas pejabat negara(bay/dyn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Tak Mau Recoki SBY soal Freddy Numberi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler