JAKARTA - Anggota Komisi V DPR, Abdul Komisi, mendesak Departemen Perhubungan agar segera melakukan audit atas aset-aset PT Kereta Api Indonesia (KAI)Tujuannya, tak lain untuk menyehatkan perusahaan BUMN tersebut
BACA JUGA: Prioritas Bandara di Daerah Pemekaran
"Audit yang dimaksudkan untuk penyehatan PT KAI itu secara tegas sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian," tegas Abdul Hakim dalam raker dengan Menteri Perhubungan Fredy Numberi, di DPR, Senayan Jakarta, Selasa (17/11).
Menurutnya, dalam penjelasan Pasal 214 di UU tersebut ditegaskan bahwa pemerintah diberi waktu tiga tahun untuk melakukan penyesuaian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian
BACA JUGA: Hatta: Kenaikan Tarif Listrik Masih Dikaji
KAI dengan mengambil langkah-langkah yang dirasa perlu, termasuk melakukan audit secara menyeluruh dan melakukan inventarisasi aset prasarana dan sarana PT KAI.Ditegaskannya bahwa berdasar fakta yang ada di lapangan, saat ini banyak aset-aset miliki PT KAI baik berupa tanah maupun bangunan yang dikuasai pihak ketiga
BACA JUGA: Diperketat, Wajib Lapor Pengusaha Konstruksi
“Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa sebagian besar aset PT KAI tidak memiliki sertifikat, kecuali bukti surat kepemilikan lahan dari zaman pemerintahan Belanda,” imbuh Hakim.Karena itu, audit atas aset-aset PT KAI menjadi hal mutlak yang harus dilakukan pemerintahJika asset-aset ini diaudit dan ditata kembali, maka PT KAI akan mendapatkan keuntungan bukti kepemilikan yang sah, dan juga akan mendapat keuntungan berupa tambahan modal.
Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komisi V DPR, Josef ANae SoiMenurutnya, pemerintah harus mengambil kembali aset-aset PT KAI yang banyak dikuasai pihak lain melalui audit dan inventarisasi aset“Dengan adanya pembenahan terhadap PT KAI, kita berharap agar kereta api menjadi alat transportasi yang bisa diandalkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” ujarnya(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendag Lantik Anggota BPKN
Redaktur : Tim Redaksi