jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron menilai ada hal yang lebih penting dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, dibanding memindahkan ibu kota negara.
"Yang urgent adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menyejahterakan rakyat," kata Herman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (23/8).
BACA JUGA: Terkait Pemindahan Ibu Kota, Menteri PPN Serahkan Dua Dokumen ke Jokowi
"Situasi ekonomi dunia sedang kurang baik, bahkan beberapa pengamat berpendapat akan terjadi resesi ekonomi di Asia, kita harus waspada dan fokus di ekonomi," lanjut pilitikus Partai Demokrat itu.
Legislator asal Jawa Barat ini mengatakan bahwa memindahkan ibu kota bukan hanya sekadar pindah kantor, tetapi memindahkan pegawainya. Sekian juta pusat harus berkantor di Kalimantan. Apakah sudah dipikirkan keluarganya, dan sarana pendukungnya lain.
BACA JUGA: Istana Ogah Turuti Saran Sandiaga soal Pemindahan Ibu Kota Negara
"Rumah tinggal, rumah sakit, sekolah pada semua tingkatan, pangan, dan bagaimana kemampuan ekonomi pegawai jika harus pulang pergi ke rumahnya di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya," tutur Herman mempertanyakan.
BACA JUGA: Istana Ogah Turuti Saran Sandiaga soal Pemindahan Ibu Kota Negara
BACA JUGA: Pemindahan Ibu Kota Tak Bisa Diputuskan Oleh Jokowi Saja
Oleh karena pemindahan ibu kota negara tidak sederhana, politikus yang beken disapa dengan panggilan Hero ini meminta rencana tersebut dibahas dulu di DPR secara komprehensif dan holistik. Toh pada akhirnya payung hukumnya harus di ketok di DPR.
"Kecuali kalau pindahnya misalkan ke Majalengka atau Cirebon, bisa dijangkau dengan membangun kereta cepat," tukas Hero.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah mengajukan proposal yang lengkap untuk dibahas bersama dewan karena pemindahan itu akan ditetapkan dengan Undang-undang. Pembahasannya juga harus terbuka pada publik karena rencana ini akan bersinggungan dengan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.
"70 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa, jangan sampai pemindahan ibu kota ke Kalimantan menambah beban biaya bagi yang 70 persen penduduk. Jadi kita bahas dulu saja secara terbuka di DPR, dan buat jajak pendapat kepada masyarakat. Sambil dibahas RUU-nya," tandas Hero. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Sampai Pemindahan Ibu Kota Jadi Proyek Mangkrak
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam