DPR Minta Pemerintah Evaluasi Transfer Dana ke Daerah

JAKARTA — Meski jumlah dana desentralisasi fiskal terus naik setiap tahunnya, namun mayoritas fraksi di DPR RI masih menilai adanya ketimpangan antara pusat dan daerahPemerintah pun diminta untuk melakukan evaluasi atas transfer dana dari pusat ke daerah dalam RAPBN 2011 mendatang.

Bukan hanya itu, dana dari pusat ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) selama ini dinilai lebih banyak dihabiskan hanya untuk membiayai belanja pegawai saja

BACA JUGA: Utang Indonesia Dinilai Mengkhawatirkan

Karenanya, meningkatnya transfer dana ke daerah dianggap tidak efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara khusus.

Juru bicara Fraksi PPP, Mahmud Yunus, dalam paripurna DPR dengan agenda menedengarkan tanggapan fraksi atas nota keuangan RAPBN 2011 dari pemerintah,  menyatakan bahwa FPPP memberi apresiasi atas usulan pemerintah untuk menaikkan gaji PNS/TNI/Polri"Namun harus diingat bahwa jumlah PNS itu hanya sekitar empat juta orang saja

BACA JUGA: Pemerintah Harus Dongkrak Tax Ratio

Sementara masih ada sekitar 100 juta orang angkatan kerja yang tidak tergambar dengan jelas kesejahteraan merekaPemerintah harus menaikkan transfer pusat ke daerah dengan memperhatikan hal-hal ini," ujar Mahmud Yunus.

PPP pun mendesak agar saat melakukan transfer dana ke daerah, pemerintah memperhatikan betul kebutuhan masyarakat di daerah

BACA JUGA: Soal Tax Ratio, Menkeu dan Ditjen Pajak Membela Diri

Bukan hanya itu, transfer pusat ke daerah diharapkan tidak membuat ketimpangan sosial.

"Bagaimanapun, pemerintah juga harus memperhatikan jumlah dan nasib guru swasta serta nasib guru honorerPPP juga minta dalam APBN 2011 nantinya, perlu ada tunjangan khusus bagi guru, TNI dan polisi di daerah terluarHarus ada kerjasama yang sinergitas yang tergambar dalam penyusunan APBN 2011 mendatang," kata Mahmud.

Sementara Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Laurens Bahang Dama, menilai kenaikan jumlah transfer ke daerah tidak dibarengi dengan upaya serius pemerintah untuk memperkuat daerah"Apalagi DAU yang selama ini diterima pemerintah daerah, saat ini semakin sulit dialokasikan untuk masyarakat secara riilKarena Pemda harus menanggung beban gaji dan tunjangan PNSDPAN usulkan, agar alokasi anggaran transfer daerah dapat ditingkatkan dan bisa memberikan ruang gerak menyangkut kepentingan rakyat secara sistematis," jelas Laurens.

Sementara juru bicara Fraksi PDIP, Utut Adianto, mengatakan bahwa pemerintah memang harus menambah jumlah transfer dana ke daerahSebab, anggaran pusat ke daerah selama ini mayoritas hanya untuk membayar belanja pegawai saja, sehingga program riil ke masyarakat tidak tercapai.

"Harusnya belanja untuk PNS provinsi, kabupaten dan kota ditanggung pemerintah (pusat) dan bukan daerahUntuk penguatan desentralisasi fiskal, PDIP mendorong pemerintah untuk menaikkan porsi DAU sebesar 28 persen dan bukan sebesar 26 persen sebagaimana yang diusulkan (nota keuangan RAPBN 2011)," tegas Utut.

Seperti diketahui, dalam nota keuangan RAPBN 2011 disebutkan bahwa alokasi anggaran dana ke daerah direncanakan Pemerintah mencapai Rp378,4 triliun, atau naik 9,8 persen dari APBN-Perubahan 2010Dari anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN 2011 tersebut, dana perimbangan direncanakan mencapai Rp329,1 triliun, atau naik Rp14,7 triliun (4,7 persen) bila dibandingkan dengan APBN-P 2010.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah sebenarnya terus melakukan evaluasi transfer dana dari pusat ke daerah"Intinya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatPada beberapa daerah, dana desentralisasi fiskal ini kita juga lihat berdasarkan luas wilayah mereka," katanya.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Kritisi Angka Defisit RAPBN 2011