jpnn.com - JAKARTA– Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir menilai, pemerintah sebaiknya menyetop langkah mengimpor aluminium. Meski selama ini PT Indonesia Asahan Aluminium (Aluminium) baru memenuhi kebutuhan 40 persen aluminium dalam negeri, namun Inalum diyakini mampu meningkatkan produksi. Sehingga seluruh kebutuhan Inalum dalam negeri dapat terpenuhi.
Keyakinan Tohir didasari sejumlah fakta. Antara lain, Inalum baru beberapa tahun terakhir seluruh sahamnya dimiliki pemerintah Indonesia. Namun langkah pemerintah menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) hingga Rp 6,7 triliun, agar Inalum seluruhnya menjadi milik pemerintah, telah mampu menutupi 40 persen kebutuhan inalum dalam negeri.
BACA JUGA: Tak Ada Sanksi, Parpol Dilobi untuk Daftar Pilkada Serentak
“Inalum sudah disupport habis oleh Komisi VI sejak pemerintahan SBY sampai Jokowi dengan menggelontorkan PMN sebesar Rp6,7 triliun, dan sudah terlihat hasilnya, yaitu produksi alumunium sudah 40 persen kuasai pasar Indonesia. Saham Inalum sudah dikuasai mayoritas oleh Indonesia,” ujar Hafisz, Selasa (4/8).
Menurut Hafisz, selain menyetop impor aluminium, pemerintah juga sebaiknya menambah modal Inalum. Langkah ini diyakini cukup efisien, sehingga perusahaan BUMN tersebut mampu meningkatkan produksinya dan kebutuhan 60 persen aluminium yang selama ini ditutupi dari impor, dapat terpenuhi dari dalam negeri.
BACA JUGA: Nasib Pilkada Serentak, Jokowi: Lihat 7 Hari Dulu
“Modal Inalum perlu tambah, atau cari pinjaman komersial. Terus bahan baku perlu diperluas lagi sumbernya,” ujar Hafisz.
Modal tersebut kata Hafisz sangat dibutuhkan untuk melengkapi fasilitas-fasilitas pengelolaan alumunium, terutama kebutuhan penambahan pabrik peleburan. Menurutnya, untuk membangun satu pabrik, setidaknya dibutuhkan hingga Rp 0 triliun. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Hanya Calon Tunggal, KPU Surabaya Disalahkan
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU: Kemungkinan Perpanjang Pendaftaran Pilkada Serentak 7 Hari
Redaktur : Tim Redaksi