DPR Minta Surat Resmi Kemdag

JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) meminta surat pengajuan secara resmi dari Kementerian Perdagangan (Kemdag), terkait dengan adanya lima pos anggaran yang diajukan Kemdag dalam Anggaran Pendapatan Belanja Perubahan (APBN-P) 2010.

"Sampai saat ini, Komisi VI belum menerima surat secara resmi dari Kemdag mengenai tambahan anggaranKita minta secara resmi surat dari Kemdag terkait pengajuan anggaran tambahan dalam APBN-P 2010," kata Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartanto, kepada wartawan usai memimpin Rapat Kerja (Raker) dengan Kemdag di Gedung DPR/MPR, Senin (12/4).

Dikatakan Airlangga, seperti yang disampaikan Kemdag, kementerian tersebut menyiapkan anggaran khusus untuk merevitalisasi keberadaan pasar-pasar tradisional (dengan dana) hingga Rp 130 miliar

BACA JUGA: Kapitalisasi BUMN Belum Masuk APBN-P 2010

Anggaran tersebut dimasukkan dalam APBN-P 2010.

"Revitalisasi pasar tradisional ini merupakan usulan yang mendesak sekali dari daerahWalaupun nantinya anggaran untuk revitalisasi pasar dari APBN-P 2010 tidak mencukupi, Kemdag berencana menekan atau mengalihkan anggaran lain dari APBN murni," ungkap Sekretaris Kemdag, Ardiansyah Parman, kepada wartawan usai mengikuti Raker tersebut.

Selain revitalisasi pasar tradisional tersebut, Kemdag juga mengajukan anggaran terhadap empat pos penting lainnya dalam APBN-P 2010

BACA JUGA: TDL Bakal Naik Berjenjang

"(Masing-masing untuk) peningkatan produksi dalam negeri untuk sektor riil Rp 95 miliar, untuk pro-sosialisasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rp 3 miliar, pengamanan pasar dalam negeri dan penegakan keberadaan kantor-kantor regional sebesar Rp 22 miliar, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan non-aparatur kepada pelaku usaha Rp 15 miliarKelima program tersebut (termasuk revitalisasi pasar) merupakan program-program prioritas yang memang sangat diperlukan," jelas Ardiansyah

BACA JUGA: Pemerintah Kucurkan Rp 60 Miliar untuk BSN

(yud/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejar Lifting, Pemerintah Evaluasi RPP Cost Recovery