Kapitalisasi BUMN Belum Masuk APBN-P 2010

Minggu, 11 April 2010 – 12:43 WIB
BANDUNG - Untuk mencapai deviden Rp 30 triliun, pemerintah menargetkan kapitalisasi pasar Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang akan dinaikkan menjadi 30 persen dari rencana semula 29,7 persenHanya saja, target tersebut belum disampaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010.

Kepada wartawan, kemarin, saat membahas masalah APBN-P 2010 di Hotel Savoy Homan, Bandung, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, berjanji akan melakukan evaluasi ulang agar target deviden Rp 30 triliun tersebut segera bisa masuk APBN-P 2010 dan bisa segera dibahas dengan dewan

BACA JUGA: TDL Bakal Naik Berjenjang

Hatta menjelaskan, kapitalisasi BUMN di pasar modal tersebut nantinya diperhitungkan menjadi bagian laba BUMN dan dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Nanti akan saya cek lagi di Menkeu
Kalau penerimaan bertambah, tentu itu sesuatu hal yang bagus

BACA JUGA: Pemerintah Kucurkan Rp 60 Miliar untuk BSN

Karena bukan hanya meningkatkan pendapatan pemerintah, tetapi juga dapat menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk mendanai APBN yang saat ini defisitnya menjadi 2,1 persen," jelas Hatta.

Transparansi pendanaan untuk BUMN, kata Hatta pula, penting untuk mendukung pencapaian target yang diinginkan pemerintah
Saat ini kata Hatta, beberapa BUMN telah mulai melakukan kapitalisasi pasar di lantai bursa

BACA JUGA: Kejar Lifting, Pemerintah Evaluasi RPP Cost Recovery

"Sudah ada beberapa yang telah dibicarakanSaya lupa data semuanyaYang sudah jelas itu GarudaDari perbankan seperti BNI dan Mandiri juga menuju ke 40 persen," kata Hatta.

Hatta mengatakan bahwa kapitalisasi tetap harus berpegang pada beberapa hal yang bisa menjadi payung hukumDi mana harus tetap disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlakuSesuai peraturan pemerintah, maka angkanya tidak dibenarkan lebih dari 60 persenSebagaimana diketahui, dalam RAPBN-P 2010, laba BUMN ditargetkan mencapai Rp 28 triliun, dibandingkan APBN 2010 sebesar Rp 24 triliun.

Sementara di tempat yang sama, Chief Economist Dana Reksa Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai bahwa masuknya BUMN ke lantai bursa atau go public akan membuatnya lebih efesienTerutama dalam hal melakukan pengawasanNamun demikian, Purbaya mengingatkan bahwa kapitalisasi tersebut harus dijaga, jangan sampai dikuasai oleh asingKarena diharapkan pemerintah masih mendapatkan saham yang mayoritas dari perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.

"Dibanding punya 100 persen tapi kinerjanya negatif, lebih baik punya 60 persen tapi kinerjanya 100 persenPengawasan juga bisa lebih efektif dan transparan diawasi publik," kata Purbaya(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Industri Manufaktur Ditargetkan Tumbuh Tujuh Persen


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler