Pengesahan dapat dilakukan Paripurna DPR setelah masing-masing pimpinan DPR melakukan lobi kepada masing-masing pimpinan fraksi di DPR menjelang dan sesudah Salat Jumat tadi.
"Setelah melalui forum lobi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi, RUU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, apakah sudah bisa untuk kita setujui menjadi undang-undang?" Seujuuu, koor anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dipimpin Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, di gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Jumat (16/12).
Dengan adanya persetujuan paripurna DPR ini, kata Pramono Anung, maka kita akhirnya memiliki Undang-undang mengenai pengadaan tanah.
Sebelumnya, RUU ini merupakan usul pemerintah yang disampaikan melalui surat nomor R-98/Pres/12/2010 tertanggal 5 Desember 2010Selanjutnya melalui rapat paripurna pada 25 Januari 2011 dibentuk Pansus untuk membahas RUU ini.
Dengan mandat rapat paripurna itu, Pansus telah bekerja selama setahun dengan mengunjungi lima daerah yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bali, Papua, dan Sulawesi Utara
BACA JUGA: Masa Kerja Timwas Century Diperpanjang
Jumlah DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) sebanyak 379 buahBACA JUGA: DPD Berharap Amandemen V Lolos dalam Tahun 2012
BACA JUGA: 23 Laporan Tidak Bisa Ditindaklanjuti BK DPR
BACA ARTIKEL LAINNYA... Koalisi Ical-Puan Masih Sulit Disatukan
Redaktur : Tim Redaksi