"Itu penyataan dari pejabat negara yang anti demokrasi
BACA JUGA: Gerindra Tolak Angket Pajak
Pers mengkritik, itu adalah tugasnya dan pers mengkritik memang harus ada di negara demokrasi," tegas Mahfudz Siddiq, menjelang dimulainya rapat paripurna DPR, membahas hak angket, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (22/2).Dikatakannya, ajakan atau himbauan memboikot media itu jelas bertabrakan dengan penyataan Presiden SBY yang mendukung pelaksanaan demokrasi
Mahfudz menilai, pernyataan Dipo Alam itu sebagai bentuk kepanikan orang-orang disekitar Presiden SBY
BACA JUGA: DPR Setujui RUU Pemilu
"Itu yang terjadi," tegasnyaDi tempat terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin menyesalkan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam
BACA JUGA: Satu Usulan Angket Pajak Kandas
"Seharusnya dia tidak mengucapkan ituPers mengkritik, itu adalah hak-hak kebebasan pers, masyarakat berhak mengetahui, Dipo Alam terlalu arogan," pungkasnya(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasdem Batal Jadi Parpol
Redaktur : Tim Redaksi