jpnn.com - JAKARTA - Gerak-gerik Menteri BUMN Rini Soemarno selalu dipantau banyak pihak. Kini menteri yang dekat dengan Presiden Joko Widodo itu disoroti lagi karena dikabarkan meminjam dana sebesar Rp 520 triliun ke Tiongkok. Komisi VI DPR akan meminta klarifikasi Rini soal pinjaman dengan jumlah fantastis tersebut.
“Ini kan rencana untuk dialihkan ke BUMN. Tentunya kami Komisi VI kalau bicara PMN kami masih sangat prihatin dengan keadaan ekonomi negara yang carut marut yang tidak stabil, maka suntikan kepada BUMN seperti itu kembali kami pertimbangkan,” ujar anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus, melalui keterangan pers, Jumat (26/6).
BACA JUGA: Bareskrim Bidik 9 Kasus Korupsi Besar Bernilai Triliunan
Menurut Ihsan seharusnya Menteri Rini tidak usah memaksakan pinjaman di tengah perekonomian negara yang belum stabil.
“Karena ini sebetulnya hanya pengalihan APBN dari kementerian teknis ke BUMN melalui PMN. Sembako mahal dan lain-lain, maka kita harus paham masalah itu jangan dipaksakan,” sambungnya.
BACA JUGA: Bareskrim Tunggu Pelapor Mafia Bola Lengkapi Bukti
Sebagaimana diberitakan terkait rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia, Menteri Rini Soemarno mengatakan bahwa perbankan Tiongkok telah siap memberi pinjaman sebesar USD 50 miliar atau sekitar Rp 650 triliun pada BUMN yang akan menggarap proyek tersebut. Adapun pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan pelabuhan, bandara, hingga kereta cepat, serta kelistrikan.
Menteri Rini sendiri telah ikut dan menyaksikan penandatanganan pinjaman sebesar Rp 520 triliun dengan Tiongkok. DPR khawatir Indonesia tidak bisa membayar utang tersebut di kemudian hari.(flo/jpnn)
BACA JUGA: Tegaskan Garap Samad Lagi, Buwas: Jangan Lagi Ada UU di Balik Ya...
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waduh.. Ganti Rugi Lapindo Molor Lagi, Ini Lho Penyebabnya
Redaktur : Tim Redaksi