DPR Soroti Kinerja BPH Migas

JAKARTA– Komisi VII DPR RI menyoroti kinerja Badan Pengatur Hulu (BPH) MigasLembaga yang dipimpin Tubagus Haryono  itu dianggap belum mampu melakukan pengawasan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya bisa tepat sasaran dan tidak melebihi quota.

"Setiap tahunnya quota  BBM bersubsdi terus melebihi quota yang telah ditetapkan

BACA JUGA: NTB Merasa Masih Berpeluang Miliki Saham Newmont

Ini terjadi karena belum efektifnya BPH Migas dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ahmad Farial saat rapat dengar pendapat dengan Kepala BPH Migas di Gedung DPR, Senin (6/6).

Farial mendesak BPH Migas memperketat pengawasan penyaluran BBM bersusbsidi agar bisa berjalan dengan efektif, sehingga sasaran yang ditetapkan dapat tercapai"Kalau ini bisa dilakukan BPH Migas, saya pikir BBM subsidi ini bisa tepat sasaran dan tidak akan melebihi quotanya," ungkap politisi dari Fraksi PPP tersebut. 

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VII lainnya, Setya W Yuda

BACA JUGA: Menperin Dukung Pembatasan Truk Permanen

Menurutnya, agar BBM ini bisa tepat sasaran BPH Migas harus lebih besinergi dengan pihak terkait terutama kepolisian dan pemerintah daerah, sehingga bisa diketahui penyebab bobolnya BBM bersubsidi ini.

"Untuk mengawasi BBM subsidi agar tidak melebihi quota, saya kira ke depan perlu adanya pekerjaan yang terintegrasi antara BPH Migas dengan pihak kepolisian dan pemda," ujarnya.

Sementara itu anggota Komisi VII yang lain, Ismayatun menyatakan bahwa jika BPH Migas tidak mampu mengawasi penyaluran BBM subsidi sebagaimana yang diharapkan, maka perlu dipertanyakan kembali fungsi dan tugasnya seperti yang tertera dalam UU Migas

"Yang saya ketahui, dari tahun 2008, quota BBM bersubsidi ini terus bobol

BACA JUGA: Disiapkan, 1,8 Juta KL BBM Subsidi untuk Nelayan

Jadi kalau seperti ini terus buat apa ada BPH Migas, saya pikir dihapus saja," pungkasnya.(yud/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hatta Minta Hentikan Spekulasi soal Harga BBM