JAKARTA - Para wakil rakyat bertiarap dari agenda kunjungan kerja (kunker) ke luar negeriUntuk menjaga citra dari tekanan publik, mereka memilih mundur walaupun agenda ke luar negeri cukup penting
BACA JUGA: DPR Segera Panggil Hatta
Misalnya, rombongan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR yang sedianya pergi ke Belanda akhirnya rontokBACA JUGA: Patrialis Akui Tak Mampu Awasi Rutan
Kemarin (13/11), anggota FPKS Muhammad Shohibul Iman mengurungkan niatnya yang sekaligus membuat rombongan DPR bubarRencananya, mereka berangkat pada 15 November hingga 19 November 2010
BACA JUGA: Golkar Rangkul Khofifah
"Teman-teman sebenarnya tetap mendorong saya untuk berangkatTapi, saya timbang-timbang lagi, sepertinya lebih baik tidak pergi," kata Shohibul di Jakarta kemarin.Dia menegaskan, Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal tidak melarang dirinya untuk berangkatTapi, dia merasa kurang pantas karena hanya dirinya yang menjadi wakil DPR"Dilihat dari sisi kebersamaan di DPR ini, kayaknya nggak elok juga kalau saya berangkat sendiri," ungkap anggota Komisi VII DPR tersebut.
Seharusnya, sembilan fraksi menempatkan wakil dalam rombongan yang akan dibiayai ADB (Asian Development Bank) ituTapi, fraksi-fraksi berlomba mundur karena ingin meraih simpati publikAwalnya hanya lima yang "bertiarap", sehingga yang bertahan hanya FPDIP (Eva Kusuma Sundari), FPPP (Mustofa Assegaf), FPKB (Nuryasin), dan FPKS (Shohibul).
Shohibul menyatakan, gagalnya keberangkatan BAKN ke Belanda itu membuktikan bahwa kritik masyarakat cukup efektif"Setidaknya membuat beberapa elite politik memikirkan citra," ujarnya lantas tertawa
Namun, dia berharap dasar pertimbangan fraksi-fraksi yang melarang anggotanya untuk berangkat benar-benar bersifat substantif, bukannya pencitraan semata"Dalam perjalanan waktu, akan terlihat mana yang sekadar citra dan yang substantif," tegasnya.
Meski begitu, Sohibul tidak bisa menutupi kekecewaannyaDia yakin kunjungan lima hari BAKN bersama para wakil dari BPK, Bapppenas, dan Kemendagri akan mampu memperkaya referensi dalam proses reformasi akuntabilitas keuangan negaraDi Belanda, mereka dijadwalkan bertemu Komisi Sektoral dan Komisi Anggaran Parlemen Belanda, Kementerian Keuangan Belanda, sampai Dutch Court of Auditors atau "BPK-nya" Belanda.
"Kami ini korban stigmaSudah berusaha transparan, tapi karena stigma DPR yang sudah sedemikian buruk, akhirnya kami kena juga," kata ShohibulApalagi anggaran kunker BAKN itu tidak bersumber dari APBN, melainkan hibah Asian Development Bank (ADB) yang bersumber dari pemerintah Belanda"Tapi, tidak masalahKami sangat senang kritik mediaCuma, kami berharap media mengkritik secara cerdas dan proporsionalJangan sampai gebyah uyah, namun tidak memberikan pendidikan apa-apa," tegasnya.
Rombongan tersebut rencananya berangkat bersama Bappenas, Kemendagri, dan BPK"Ada laporan dari Sekjen, dua pihak eksekutif, yakni Bappenas dan Kemendagri, tidak berangkatJadi, tinggal BPKKetika kami (BAKN) batal, saya tidak yakin mereka akan berangkat," jelas Shohibul.
Dia menambahkan, agenda ke Belanda tersebut merupakan program yang waktu pelaksanaannya tidak bisa diundurDengan adanya pembatalan itu, program tersebut otomatis hangus"Proyeknya harus berakhir dan Desember mereka bikin report," ungkapnyaShohibul berharap ADB, terutama pemerintah Belanda, bisa mempertimbangkan konteks Indonesia yang tengah menghadapi rentetan bencana dan ketatnya kontrol sosial(pri/c5)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gus Dur Belum Diberi Gelar, PKB Pilih Sabar
Redaktur : Tim Redaksi