DPR Tidak akan Bernegosiasi dengan KPK

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwacana ke publik soal menetapkan tersangka baru skandal pembangunan Wisma Atlet, Jakabaring, di Sumatera Selatan.  Menurut Benny, jika KPK memang mau mengumumkan, maka silakan umumkan sajaSebab, berwacana bukanlah domainnya penegakkan hukum tapi menggunakan cara-cara politis.

"Dalam konteks penegakkan hukum, KPK jangan berwacana

BACA JUGA: Penuntasan Century Ada di DPR

Kalau dia katakan ada tersangka baru, berarti sudah terpenuhi unsur-unsur hukumnya, umumkan sajaPertanyaan saya, kenapa harus diumumkan dulu ke publik tanpa menjelaskan siapa tersangka baru itu?" tegas Benny, di gedung DPR, Selasa, (15/11).

Benny berpendapat bahwa cara KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka baru dengan diumumkan tanpa menyebutkan nama, sama dengan meminta dukungan publik untuk menetapkan tersangka.

Benny juga meminta agar setiap proses pengambilan keputusan hukum terkait suatu perkara tidak diwacanakan ke publik

BACA JUGA: Moratorium Remisi Dinilai Kejahatan Jabatan

BACA JUGA: Digarap KPK 5 Jam, Miranda Bantah Ditanya Soal FPJP

Selain itu, KPK juga diminta menahan diri dalam memberikan keterangan terhadap perkembangan terbaru mengenai suatu kasus hukum dan lebih memberikan ruang sebesar-besarnya bagi proses hukum.

“Dikhawatirkan, dalam konteks seleksi calon pimpinan KPK, lalu nantinya tidak jadi diumumkan siapa tersangka baru itu dan Busyro terpilih jadi Ketua KPK, maka publik akan mempersepsi ada kompromi,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Ditambahkan, Benny bahwa DPR tidak akan bernegosiasi apapun dengan Pimpinan KPK dan tidak akan menerima tawaran saudara Busyro untuk tukar guling.

"Kita tidak mau proses penegak hukum dicampur-adukan dengan nuansa politis apapun,” tegas Benny K Harman.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Abu Omar Disebut Pemasok Senjata Tragedi Ambon