jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG nonsubsidi.
Menurut dia, kebijakan itu sangat tidak tepat dilakukan di tengah naiknya harga bahan pokok saat ini.
BACA JUGA: BBM Naik Lagi, Berapa Harga Pertamax Hari Ini?
Sehingga diyakini akan berdampak besar dan mendorong terjadinya inflasi secara nasional.
"Daya beli masyarakat belum pulih benar dari hantaman Covid-19, tentu hal ini akan memberatkan mereka," ucap Mulyanto kepada wartawan, Senin (11/7).
BACA JUGA: Harga BBM dan LPG Naik Lagi, Ini Daftarnya
Mulyanto memahami tekanan atas APBN dan keuangan Pertamina atas kenaikan harga minyak dan gas (migas) dunia pada saat ini.
Namun, kata dia besaran kenaikan harga BBM maupun dan elpiji nonsubsidi harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.
BACA JUGA: Orang Kaya Jangan Ambil Hak Orang Miskin, Termasuk Penggunaan BBM Bersubsidi
"Untuk usaha mikro dan kecil, tetap harus terbuka aksesibilitasnya untuk mendapatkan BBM dan LPG subsidi. Ini harus dijamin pemerintah," ucapnya.
Diketahui, PT Pertamina kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji nonsubsidi pada 10 Juli 2022.
BBM subsidi yang mengalami penyesuaian harga adalah jenis Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite (CN 51), dan Pertamina Dex (CN 53).
Sementara, harga LPG nonsubsidi seperti Bright Gas 5,5 kg dan tabung elpiji 12 kg disesuaikan sekitar Rp 2.000 per kg.
Penyesuaian harga itu dilakukan mengikuti tren harga pada industri minyak dan gas dunia.
Tercatat harga minyak ICP per Juni menyentuh angka 117,62 dolar AS per barel, lebih tinggi sekitar 37 persen dari harga ICP pada Januari 2022.
Begitu pula dengan LPG, tren harga (CPA) pada Juli ini mencapai 725 dolar AS per Metrik Ton (MT) atau lebih tinggi 13 persen dari rata-rata CPA sepanjang 2021. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kompensasi BBM dan LPG Buat Arus Kas Pertamina Jadi Lebih Kuat
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian