DPR Tolak Penggunaan Cadangan APBN

Untuk Talangi Likuiditas Perbankan

Selasa, 25 November 2008 – 18:28 WIB
JAKARTA - Tiga anggota Fraksi DPR RI, masing-masing Rama Pratama (FPKS), Hasto Kristiyanto (FPDIP) dan Harry Azhar Aziz (FP Golkar) secara tegas menolak penggunaan dana cadangan sebanyak Rp 100 triliun dalam APBN 2009 untuk bantuan likuiditas dunia perbankan di Indonesia.

"Sebaiknya dana tersebut digunakan untuk menjamin produksi dalam negeri dan memperluas pasar domestik karena pasar ekspor Amerika dan Eropah saat ini tengah mengalami krisis finansial," ujar Rama Pratama, saat diskusi bertema "Politik APBN Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Menciptakan Stimulus Perekonomian Rakyat", di press room DPR, Selasa (25/11).

Selain itu, Rama juga memperingatkan pemerintah agat tidak melulu merumuskan berbagai penyelesaian kesulitan bangsa ini dengan pendekatan bantuan finasialBerbagai kebijakan yang mendorong lebih terbukanya pasar domestik jauh lebih bernilai ketimbang bantuan finansial, ujarnya.

Menurut Rama, yang juga anggota Komisi XI DPR itu, karakter krisis ekonomi 1998 berbeda dengan karakter krisis ekonomi 2008 ini

BACA JUGA: Pemerintah Disarankan Terbitkan Perppu

Krisis ekonomi 1998, pasar ekspor Indonesia seperti Amerika dan Eropa tidak mengalami gangguan
Sementara krisis finansial 2008 ini memukul telak pasar ekspor Indonesia di dua benua tersebut.

Selain itu, mantan aktifis mahasiswa 1998 itu juga berharap agar pemerintah bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) segera menentukan produk unggulan yang akan dijadikan sebagai andalan ekspor dalam tahun 2009 mendatang.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, Harry Aziz Azhar, mempertanyakan pernyataan pemerintah yang menegaskan bahwa fondamental ekonomi Indonesia cukup kuat dalam menghadapi krisis finansial dunia.

"Pernyataan tersebut bertentangan dengan prilaku pemerintah yang sudah mewacanakan perlunya APBN Perubahan 2009

BACA JUGA: Produk UKM Indonesia Mampu Saingi Produk Asing

Januari 2009 saja belum masuk, koq sudah mewacanakan tentang perlunya APBN-P 2009," ujar Harry dari Fraksi Partai Golkar itu.

Dia juga merasa risih ketika pemerintah merencanakan dana cadangan APBN RP100 triliun yang diperuntukan bagi program likuiditas perbankan
"Untuk satu soal ini saya sependapat dengan Rama

BACA JUGA: Dampak Krisis, 22 Ribu Pekerja Terancam PHK

Kenapa dana itu tidak diperuntukan bagi perluasan pasar domestik dan penguatan sektor perkebunan dan pertanian?," tegasnya.

Di tempat yang sama, anggota Fraksi PDIP Hasto Kristiyanto, bersikap pesimis terhadap APBN 2009 mendatang karena proses penyusunan APBN itu sarat dengan problem struktural ekonomi dan pertarungan kepentingan elit di pemerintahan.

"Hal yang sama juga akan berimbas terhadap cadangan dana APBN Rp100 triliun yang diperuntukan bagi bantuan likuiditas perbankan nasional," tegasnya.

Hasto menyikapi bahwa apa-apa yang sudah disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya, (Rama Pratama dan Harry Azhar Aziz, red), adalah suara dari PDIP"Bahkan mereka berdua itu, lebih PDIP lagi ketimbang saya," kata Hasto.

Jika PDIP menggunakan konsep wong cilik maka PKS dan Golkar masing-masing menggunakan konsep dhuafa dan rakyat petani.  Padahal substansinya sama, yakni wong cilik.

Dia juga menyatakan bahwa tahun 2008 dan 2009 merupakan tahun-tahun tersulit bagi pemerintahan SBY JK karena pertumbuhan sektor industri pada 2008 ini hanya 4,2 persenSementara pada 2004 pertumbuhan sektor industri berada pada posisi 7,24 persen.

Sementara itu, Ketua Kadin Bidang Fiskal, Bambang Susatyo, juga merasa pesimis dengan struktur APBN 2009 mendatang karena tidak terlihatnya keberpihakan terhadap pasar lokal.

"Sementara itu, belum satu pun diantara pelaku bisnis Indonesia yang melakukan kontrak ekspor dengan pasar Amerika dan Eropa, sementara para buruh tidak mau memahami kondisi riil yang saat ini dihadapi oleh pengusaha" tegasnya.

Meski secara institusi Kadin lebih merasa "aman" dengan SBY-JK, tapi Kadin juga berharap agar SBY-JK segera melakukan sesuatu diujung masa jabatannya ini, terutama turunkan harga BBM dan tarif dasar listrik(Fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 10 Sektor Dapat Insentif Fiskal


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler