DPRD Dinilai Lemah Awasi Newmont

JAKARTA -- Menteri Keuangan curhat habis-habisan dengan kalangan wartawan di Kementrian Keuangan, Selasa (7/6)Selama hampir 1,5 jam, dengan menggandeng para pakar hukum dari berbagai Universitas terkemuka di Indonesia, Agus menegaskan kembali terkait rencana divestasi pembelian 7 persen saham PT Newmont, yang masih terganjal di DPR RI.

Mantan Direktur Bank Mandiri ini menegaskan, keinginan pemerintah pusat mengambil saham 7 persen PT NNT bukan tanpa alasan

BACA JUGA: Kuota BBM Bersubsidi Bertambah

Namun selama ini dinilai, PT NNT selaku perusahaan raksasa asing, masih belum maksimal bisa terawasiPadahal yang dikeruk adalah hasil bumi milik negara.

Agus pun bercerita, suatu ketika Kemenkeu pernah mendapatkan kunjungan dari DPRD Sumbawa Barat (NTB)

BACA JUGA: Tempe Segera Berstandar Internasional

Kunjungan tersebut salah satunya untuk meminta bantuan Kemenkeu guna meminta PT NNT menyerahkan data-data hasil produksi riil perusahaan tambang milik asing tersebut.

‘’Mereka (anggota DPRD Sumbawa Barat) ingin tahu berapa emas, berapa tembaga dan berapa produksi lainnyaSaya katakan, 'loh, bukannya kamu sudah punya 24 persen? bukannya lokasinya ada di situ? Dan bukannya DPRD mempunyai fungsi pengawasan?',’’ kata Agus yang sengaja menekankan kata pengawasan dengan nada lebih tinggi.

Itulah, kata Agus, salah satu contoh kecil tentang pentingnya arti pengawasan oleh pemerintah

BACA JUGA: Pacu Ekspor, Siapkan Rp 500 Miliar

Bila tidak diawasi, hasil tambang Newmont justru merugikan Indonesia dan hanya memberikan keuntungan kepada pihak asing sajaDicontohkan pula oleh Agus, saat mendengar kabar bahwa pemerintah akan masuk membeli saham, deviden kepada para pemegang saham, langsung diberikanPadahal selama ini, sering tertunda.

‘’Kita ingin semua berjalan taat azas, taat hukum karena kita negara hukumApabila Pemda sudah punya 24 persen, kemudian pemerintah pusat 7 persen dan sisanya pendiri, tentu kita bisa sama-sama ikut mengawasi,’’ kata Agus.

Karena baru menjabat sebagai menkeu selama satu tahun menggantikan Sri Mulyani, Agus pun meminta kepada DPR RI memberikan padanya kepercayaan, untuk membuktikan pemerintah berniat baik dengan membeli 7 persen saham Newmont.

Hal ini, lanjutnya, semata-mata agar kepentingan negara bisa lebih tinggi daripada kepentingan para investor asing yang bisa pulang ke negaranya kapan saja dengan membawa kekayaan hasil perut bumi Indonesia.

‘’Saya ingin tegaskan kepada Newmont begini, 'kamu adalah perusahaan join venture asing, kalau bekerja di Indonesia kamu adalah tamu di Indonesia, kamu harus hormati manajemen lokal, kamu harus hormati karyawan/karyawati lokal, kamu harus hormati regulator pusat ataupun daerah, dan harus hormati pemegang saham lokal'Bagi kita yang penting pesan seperti itu saja sudah berharga biar mereka lebih tertib,’’ tegas Agus.

Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawati juga menceritakan kisah yang samaTentang kunjungan 7 orang anggota DPRD Sumbawa Barat yang meminta tolong Kemenkeu untuk turun tangan, agar PT Newmont transparan mengenai produksi riil pertambangan mereka yang sudah beraktifitas puluhan tahun lamanya.

‘’Ini sangat ironi sekali, karena mereka (NTB) punya saham 24 persenHarusnya bisa akses langsung ke pemegang saham dan cukup mayoritas terhadap data, akses dan laporan keuanganPadahal dengan 7 persen saja, pemerintah bisa ikut duduk satu meja dengan Komisaris untuk ikut lakukan pengawasan,’’ kata Any.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Minta Perusahaan Distribusi BBM Bersubsidi Diinvestigasi