jpnn.com - SURABAYA - Bank Dunia atau World Bank kemarin menawarkan solusi pendanaan proyek angkutan masal cepat (AMC) di Surabaya.
Namun, sebelum menyetujuinya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini perlu izin dulu ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan DPRD Surabaya.
BACA JUGA: Laki Bini Bersaing di Pilkades
Anggota Komisi C DPRD Jatim Muchamad Machmud menjelaskan, selama ini DPRD sangat jarang diajak bicara soal pendanaan proyek tersebut.
Alasannya, pendanaan proyek itu tidak memakai dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), melainkan anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN).
BACA JUGA: Mata Hatinya Buta kalau Sebut Jokowi ke Papua Itu Sia-sia
"Tapi kan semua program kerja harus didiskusikan bersama dewan. Kami jarang terlibat. Harusnya lebih sering," ujar politikus Partai Demokrat tersebut.
Machmud menuturkan bahwa opsi pinjaman dari Bank Dunia bisa jadi solusi.
BACA JUGA: NGERI! Guru TK Tewas Terseret Mobil
Sebab, selama ini skema anggaran dari Kemenhub tidak kunjung cair.
"Ganti menteri, ganti kebijakan," ungkapnya.
Sebelumnya, Risma telah menemui perwakilan Bank Dunia di rumah dinasnya.
Pada pertemuan tersebut, dia mendapat pemaparan dan analisis mengenai skema pendanaan proyek AMC.
Hal itulah yang diminta Machmud untuk disampaikan wali kota kepada angota dewan.
Dia meminta Risma mengundang seluruh anggota di ruang rapat wali kota untuk menjelaskan tawaran Bank Dunia tersebut.
Program Leader Bank Dunia untuk Indonesia Taimur Samad menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu jawaban dari Risma.
Namun, dia belum mengetahui sampai kapan. "Sekarang belum ada rencana untuk datang lagi ke Surabaya," katanya.
Dia menolak menjelaskan skema kerja sama dan besarnya alokasi yang dipinjamkan.
"Saya diminta tidak berkomentar soal ini," tuturnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan, pertemuan dengan DPRD dan kementerian bakal diagendakan secepatnya.
Dia merasa tidak enak hati bila mengambil keputusan sepihak.
Sebab, selama bertahun-tahun, dia menjalin komunikasi dengan Kemenhub
. "Sudah bertahun-tahun komunikasikan, aku nggak enak. Makanya, harus ke Jakarta," jelas alumnus ITS itu.
Proyek angkutan masal cepat tersebut sudah masuk rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Surabaya.
Namun, hingga kini, realisasinya masih nol. Pada tahap pertama, tugas yang harus dilakukan adalah menertibkan Jalan Bumiharjo.
Terdapat ratusan bangunan liar yang kini berdiri di lahan milik PT KAI itu.
Wilayah permukiman kumuh tersebut bakal menjadi depo trem.
Lantas, wilayah Terminal Joyoboyo bakal menjadi terminal intermoda yang menghubungkan trem di jalur utara-selatan dan light rapid transit di jalur timur-barat.
Mewujudkan angkutan masal cepat memang bukan perkara mudah. Dulu pemkot sempat akan membiayai proyek itu dengan dana APBD.
Namun, karena biayanya terlalu besar, hal tersebut diurungkan.
Lalu, dicarilah skema pendanaan lain. Pemkot sempat juga mengundang investor dari berbagai negara.
Mereka diundang dalam sebuah pertemuan di sebuah hotel di Jalan Tunjungan.
Namun, sepertinya, belum ada investor yang terpikat. Pemkot juga menawarkan program itu ke pusat.
Kemenhub berjanji mendanai proyek tersebut, namun khusus untuk trem. (sal/c20/git/flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemkab Raja Ampat Gandeng Telkomsel untuk Go Digital
Redaktur : Tim Redaksi