jpnn.com - PALANGKA RAYA- Belum cairnya dana Pilkada Kalteng tahap II dikeluhkan KPU dan Panwaslu kabupaten/kota di Kalteng. Hal itu terungkap saat anggota DPRD Kalteng melakukan kunjungan kerja dalam rangka memantau persiapan pelaksanaan Pilkada beberapa hari lalu.
Hal itu seperti disampaikan H. Edy Rosada, Anggota DPRD Kalteng dari Dapil I yang meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas.
BACA JUGA: Terpidana Teroris Asal NTB Jalani Sisa Tahanan di Kupang
"Setidaknya dari dua kabupaten yang kami datangi, baik KPU maupun Panwaslu mengeluhkan belum turunnya dana Pilkada tahap II. Padahal, jadwalnya dana itu sudah turun bulan Oktober lalu," kata H Edy Rosada kepada Kalteng Pos via telepon, Kamis (26/11).
Menurut Edy, dirinya bersama beberapa anggota DPRD Kalteng dari Dapil I, di antaranya H Srio Sako, Yansen A. Binti, Ergan Tunjung dan Duwel Rawing, telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Katingan dan Gunung Mas guna memantau persiapan pelaksanaan Pilkada.
BACA JUGA: Kekasih Hamil, Mahasiswa Ini Paksa Gugurkan Janin
"Kami kira persoalan ini tidak hanya terjadi di Katingan dan Gunung Mas, tetapi juga di kabupaten-kabupaten lain, kendalanya sama," imbuh Edy.
Padahal, lanjut dia, menurut penjelasan KPU dan Panwas Kabupaten, dana tersebut di antaranya digunakan untuk pembayaran honor PPK hingga PPS maupun Panwascam. Termasuk juga, untuk penyiapan dan pendistribusian logistik pilkada yang dalam waktu dekat semestinya juga telah dimulai.
BACA JUGA: KDRT, Suami dilaporkan Keluarga Istri ke Polres
Karena itu, Anggota Komisi B itu mengatakan bahwa pihaknya meminta kepada KPU dan Banwaslu maupun Pemerintah Provinsi Kalteng agar bisa menyikapi dan persoalan dana ini dengan segera, sehingga jangan sampai mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
"Kita semua tidak mengharapkan tahapan Pilkada ini menjadi terganggu gara-gara lambatnya dana cair. Kami harap jangan sampai hal seperti ini disepelekan, karena dampaknya bisa jadi serius jika tidak segera diselesaikan," ujarnya.
Dalam kunjungan memantau persiapan pelaksanaan pilkada itu, para anggota dewan tidak hanya bertemu dengan pihak KPU maupun Panwaslu Kabupaten, tetapi juga hingga PPK dan Panwas tingkat kecamatan dan PPS di sejumlah desa. (nto/dkk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rawan, Jaringan Narkoba Kelas Kakap Susupi NTB
Redaktur : Tim Redaksi