jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Girindra Sandino mendesak pemerintah, DPR, DPD, partai politik, dan pihak lain yang memiliki kekuatan demokratik lain harus segera berbuat sesuatu untuk menyelamatkan pelaksanaan pemilu 2014.
Semua elemen tersebut, kata Girindra tidak boleh membiarkan terjadinya kekacauan dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kekacuan itu jelas merupakan bentuk pelecehan hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pesta demokrasi.
BACA JUGA: Fathanah Kerap Pinjam Meminjam Uang
"Pemerintah, DPR dan KPU seharusnya menyatakan telah terjadi situasi darurat pemilu, apabila dalam kurun waktu paling lambat satu bulan ke depan, tidak ada perbaikan signifikan menjelang penetapan DPT secara nasional," ujarnya di Jakarta, Senin (23/9).
Sebagai langkah awal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kata Girindra, perlu terlebih dahulu membuktikan secara tehnis bahwa benar sekitar 115 juta data pemilih sudah sinkron setelah KPU menyandingkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dengan 190 juta lebih Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU.
BACA JUGA: Desak KY Sebut Nama Anggota Komisi III yang Menawari Suap
"KPU juga perlu membuktikan pernyataannya bahwa sudah 139 juta penduduk masuk ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), serta 165 Kabupaten/Kota sudah bersih dan dimasukkan ke Sidalih KPU. Pernyataan ini saya kira juga perlu diuji akurasinya di hadapan partai politik peserta pemilu, Komisi II DPR dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) Kemendagri, Irman, kata Girindra, juga dinilai perlu secara detail menjelaskan pernyataannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Rekening Sopir Pribadi Lutfhi Tampung Pemberian Duit Fathanah
Dalam RDP Irman menyatakan, bahwa dari 136.020.095 daftar penduduk yang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya dinyatakan sudah tunggal dan 100 persen akurat, terdapat 98.400.728 penduduk yang tidak ada dalam DPSHP.
Girindra yakin jika langkah-langkah tersebut dilakukan dan semua pihak mau peduli, maka pelaksanaan pemilu 2014 yang akan datang dapat berlangsung jujur dan adil.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Merasa Pantas, Ruhut Ogah Dekati Yani Cs
Redaktur : Tim Redaksi