DPT Provinsi Riau Membengkak

JAKARTA – Kisruh Daftar pemilih tetap (DPT) ternyata masih terjadiBuktinya, saat rapat pleno rekapitulasi suara terhadap tiga pasangan capres dan cawapres untuk Provinsi Riau di KPU, muncul protes dari kubu Jusuf Kalla-Wiranto yang diwakili Chairuman Harahap.

Kubu capres dan cawapres nomor urut 3 ini mempersoalkan DPT Provinsi Riau yang berbeda jumlahnya dengan yang dipegangnya

BACA JUGA: Dugaan Pelanggaran Pilpres Masuk Bawaslu

Sebab, sesuai data DPT yang dipegang tim kamnas JK-Wiranto berjumlah 2.577.932, namun DPT yang dipegang oleh KPUD Provinsi Riau malah jumlahnya membengkak sebanyak 3.647.420.

Ketua KPUD Provinsi Riau, Raja Sofyan Samad mengatakan, bahwa data DPT yang dipegang ini resmi berdasarkan Surat Keputusan KPU tertanggal 6 Juli"Memang kalau kita bandingkan dengan pemilu legislatif, jumlah DPT pada pilpres ini ada penambahan sekitar 8 persen," kata Raja Sofyan Samad disela-sela rapat pleno rekapitulasi suara di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).

Mendengar pernyataan orang nomor satu di lembaga penyelenggara pemilu Riau seperti itu, Chairuman bersikukuh tetap tidak menerimanya

BACA JUGA: Prabowo Bantah Didekati Kubu SBY

Sehingga, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary pun ikut turun tangan untuk menengahi.

Abdul Hafiz dalam kesempatan itu menjelaskan, bahwa KPU menetapkan DPT pada tanggal 31 Mei 2009Lalu pada tanggal tersebut diberikan kepada tim JK-Wiranto

BACA JUGA: Munas Golkar Bisa Dipercepat

Tapi, pada perkembangannya sesuai laporan daerah, ada rekomendasi dari Panwaslu dan Bawaslu untuk memperbaiki DPT yakni pada tanggal 8 Juni dan terakhir 6 Juli.

Meski telah dijelaskan seperti itu, namun Chairuman tetap saja tidak terima"Kenapa perubahan ini tidak diberi tahu kepada kami, padahal tanggal 7 Juli dua pasangan capres bertemu semua anggota KPUD," ungkap Chairuman.

Protes masalah DPT Riau ini bukan hanya muncul dari kubu JK-Wiranto, tapi datang juga dari kubu Megawati Soekarno-Prabowo SubiantoTim kamnas capres dan cawapres nomor urut 1 yang diwakili Abdul Harris Bobihoe ikut mempersoalkan DPT tersebut.

Abdul Harris Bobihoe mempersoalkan banyaknya sisa surat suara di Provinsi Riau, tapi kenapa banyaknya pemilih yang tidak bisa memberikan hak suaranya (nyontreng, Red), dengan alasan klasik kehabisan surat suara.(sid/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Saksi Mega-Pro Diminta Tolak BAP