jpnn.com - JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkap bahwa kuasa hukum telah memperoleh akses bertemu langsung dengan dua mahasiswi Indonesia yang hingga saat ini masih ditahan Pemerintah Turki.
Keduanya diduga bergabung dengan kelompok Fethullah Gulen. Akses diperoleh, setelah pemerintah secara terus menerus melobi Pemerintah Turki. Sehingga akhirnya Menteri Luar Negeri Turki, kata Retno, juga berjanji siap berkoordinasi terkait perkembangan kasus yang disangkakan kepada dua mahasiswi Indonesia tersebut.
BACA JUGA: Tinggal Paripurna, RUU Pertembakauan Akan Batasi Impor
"Secara tegas saya menyampaikan bahwa kita (pemerintah Indonesia) ingin mendapat akses komunikasi secepat mungkin. Menlu Turki berjanji segera lakukan koordinasi perkembangan masalah ini dari waktu ke waktu," ujar Retno, Selasa (23/8).
Menurut Retno, Pemerintah Turki memberi izin, setelah dalam pembicaraan dengan Menlu Turki dan Duta Besar Turki untuk Indonesia, Retno menekankan bahwa memberikan akses kekonsuleran merupakan tanggung jawab negara penerima, sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional.
BACA JUGA: Lahan Tanaman Pajale Terganggu, Kementan Perbaiki Jaringan Irigasi
"Selain masalah akses kekonsuleran, juga ada masalah terkait penanganan kelanjutan sekolah bagi anak-anak kita (putra-putri Indonesia yang menempuh pendidikan di Turki)," ujar Retno.
Menurut Retno, saat ini setidaknya terdapat 738 putra-putri Indonesia yang kuliah di Turki. Dari jumlah tersebut, 248 orang merupakan penerima beasiswa. Mereka tersebar di 20 kota di Turki.
BACA JUGA: Bang Yos Tiap Hari Dengar Rumor Pergantian Kepala BIN
"Paling banyak di Istanbul dan sekitarnya, ada 62 orang. Kemudian di Ankara ada 59 orang dan beberapa kota lainnya. Saya juga coba petakan, anak-anak kita berasal dari 16 provinsi. Yang paling besar berasal dari Jawa Barat, Aceh dan Jawa Tengah. Karena itu saya harus mulai bicara dengan Pemda terkait, mengenai kelanjutan pendidikan di sana," ujar Retno.
Menurut Retno, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, masyarakat Indonesia terutama para mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di Turki, diminta meninggalkan tempat yang dinilai berhubungan dengan organisasi bermasalah di Turki.
"Pemerintah Indonesia tak mencampuri politik dalam negeri Turki, yang menjadi concern adalah perlindungan WNI. Misalnya juga terkait kelanjutan pendidikan, saya dapat laporan dari KJRI ada satu kasus yang cukup urgent. Teman-teman patungan, agar pendidikan (mahasiswa dimaksud) tidak putus," ujar Retno. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Dinilai Bingung Tentukan Materi Muatan Gugatan
Redaktur : Tim Redaksi