jpnn.com - JPNN.com - Ratusan honorer SMA/sederajat sudah menyandang status pegawai Pemprov Kaltim sejak November lalu.
Meski begitu, nasib mereka justru malah mengambang.
BACA JUGA: Naahhh, Berita Menyenangkan Bagi PNS soal TPP
Gara-garanya adalah alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang digunakan membayar gaji mereka.
Sebab, sejauh ini belum ada kata sepakat, baik dari pemprov maupun pemkot, mengenai siapa yang akan membayar honor mereka.
BACA JUGA: Kerja Siang Malam, Polisi Dapat Tangkapan Besar
Para 15 Desember lalu, Gubenur Kaltim Awang Faroek Ishak mengeluarkan surat edaran kepada semua wali kota dan bupati se-Kaltim.
Isinya menginstruksikan agar seluruh kepala daerah mengalokasikan anggaran dan Bosda untuk membayar honor tenaga pendidikan non PNS di tingkat SMA maupun SMK tahun depan.
BACA JUGA: Tak Ada Opsi Lain, Harus Rasionalisasi Pegawai Kontrak
“Alasan dikeluarkan surat edaran ini lantaran kondisi keuangan pemprov melemah. Sehingga pemprov tidak menyanggupi pembiayaan gaji guru honor,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Dayang Budianti sambil menunjukan surat edaran tersebut kepada Sapos.
Meskipun honorer SMA/sederajat sudah dilimpahkan menjadi kewenangan menjadi pegawai pemprov, sambung Dayang, perlu ada dukungan dari setiap kabupaten maupun kota.
Hal itu bertujuan agar proses kegiatan belajar mengajar berjalan maksimal. Apalagi keterbatasan fiskal daerah sangat parah.
Hal ini berimbas pada beban belanja semakin besar.
“Yang jelas kami tidak bisa biayai sepenuhnya urusan pendidikan ini. Maka gaji honor kami serahkan ke wali kota dan bupati,” tuturnya. (zak/aya)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tragedi Bagi Honorer, Segera Ada Pengurangan Massal
Redaktur & Reporter : Ragil