jpnn.com - JAKARTA – Puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2016 dan HUT PGRI Ke-71 tidak lama lagi digelar.
Namun, saat ini muncul polemik, dipicu ungkapan protes dari sejumlah organisasi guru di luar PGRI.
BACA JUGA: Kesempatan Emas Bagi Guru yang Ingin Dapat Sertifikat Ganda
Mereka mempersoalkan pencantuman tulisan PGRI di dalam logo HGN 2016.
Diantara organisasi guru yang menyuarakan keberatan itu adalah Persatuan Guru NU (Pergunu).
BACA JUGA: Mendikbud Kaget Mendengar Laporan Pemanfaatan PIP
Sekjen Pergunu Gatot Suyono menuturkan Kemendikbud memberikan keistimewaan kepada PGRI.
’’Pemerintah tidak boleh merayakan HUT organisasi profesi tertentu. Pasalnya organisasi guru harus independen,’’ katanya kemarin (10/11).
BACA JUGA: Tolong, Sekolah Swasta Juga Tunggu Kucuran Dana Bopda
Dia berharap alangkah lebih baik jika ada pemisahan antara HGN 2016 dengan HUT PGRI Ke-71.
Sehingga tidak ada sumber daya fasilitas dan uang pemerintah yang digunakan untuk merayakan organisasi profesi tertentu.
Dia mengatakan, supaya pemerintah tidak mengistimewakan PGRI, perayaan HGN dilaksanakan seperti tahun lalu.
Dimana penyelenggaraan HGN 2015 dan HUT PGRI Ke-70 dilaksanakan secara terpisah.
Gatot menuturkan tidak hanya Pergunu yang keberatan dengan pengabungan penyelenggaraan HGN 2016 dan HUT PGRI Ke-71 itu.
Organisasi guru lain seperti Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (FGSI) juga menyampaikan keberatan.
’’Kami organisasi profesi guru mendesak Kemendikbud mencabut frasa HUT PGRI Ke-31 di logo HGN,’’ jelasnya.
Selain itu perayaan HGN 2016 dituntut supaya bersih dari atribut-atribut yang menunjukkan identitas PGRI.
Plt Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi prihatin dengan polemik logo HGN 2016 dan HUT PGRI Ke-71 itu.
’’Kalau kita diminta pisah, PGRI siap-siap saja,’’ katanya.
Bahkan Unifah menuturkan tahun lalu perayaan HUT PGRI Ke-70 jauh lebih semarak ketimbang HGN 2015.
Unifah menjelaskan dalam puncak perayaan HGN nanti, PGRI memiliki kontribusi yang besar.
Yakni menghadirkan 10 ribu orang guru dari seluruh Indonesia.
Kalaupun nanti peringatan HGN dan HUT PGRI dipisah, Unifah mengatakan pemerintah akan kesulitan mencari peserta.
’’Organsiasi mana yang memiliki jumlah anggota benar-benar guru sebesar PGRI,’’ tuturnya.
Dia berharap polemik soal HGN dan PGRI disudahi karena kontraproduktif dengan upaya membangun kualitas pendidikan, khususnya guru.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menyampaikan pendapatnya soal keberatan dari sejumlah organisasi guru itu.
’’Saya kira wajar sekali ada protes seperti itu,’’ katanya. Sebab sekarang ini bukan zamannya organisasi tunggal.
Pejabat yang akrab disapa Pranata itu menuturkan, pada perkembangan sekarang sudah bermunculan banyak organisasi guru.
Sehingga setiap organisasi guru itu berhak menuntut perlakuan yang sama.
’’PGRI kini bukan satu-satunya organisasi profesi guru,’’ tandasnya.
Selain itu sampai sekarang pemerintah belum mengakui organisasi profesi guru.
Sehingga semua organisasi itu disebut sebagai organisasi guru.
Rencananya tahun depan Kemendikbud akan mengeluarkan kebijakan terkait pembentukan organisasi profesi guru yang resmi. (wan/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekolah Berutang Ratusan Juta Bayar Gaji GTT dan PTT
Redaktur : Tim Redaksi