jpnn.com - jpnn.com - Sekitar 9.000 guru SMA/SMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur dikabarkan belum menerima gaji bulan Januari 2017.
Hal ini dikarenakan proses administrasi belum rampung, pascapelimpahan kewenagan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.
BACA JUGA: Pesan untuk Sekolah: Siswa Miskin Tetap Gratis Biaya
Plt. Kepala Dinas Pendidikan NTT, Johana Lisapaly kepada Timor Express (Jawa Pos Group) mengatakan, saat ini Pemprov NTT berupaya keras memproses administrasi para guru tersebut.
Menurut Lisapaly, pihaknya sedang membangun koordinasi dengan Badan Keuangan agar mempercepat proses administrasi ribuan PNS ini.
BACA JUGA: Permendagri, Pemkab/Pemko Boleh Bantu SMA-SMK
Menurutnya, sejak Desember lalu sudah diproses. Namun, sampai saat ini belum tuntas. Oleh karena itu, gaji bulan Januari masih tertunda.
Menurutnya, pencairan gaji tidak bisa dilakukan awal Januari karena belum semua guru memiliki rekening bank.
BACA JUGA: SPP Bisa untuk Talangi Honor Guru Non-PNS SMA/SMK
Pemprov NTT masih melakukan kerja sama dengan Bank NTT sebab gaji guru ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru.
“Jadi memang bulan ini tertunda sedikit. Tapi akhir bulan ini sudah bisa (cair). Ke depan pasti sudah lancar,” ujar Lisapaly.
Ia pun meminta pengertian baik dari seluruh PNS yang gajinya sempat tertunda. Sebab ini masa transisi sehingga butuh proses yang cukup panjang.
“Sekarang ini lagi menginput data seluruh guru dari Badan Keuangan dalam aplikasi gaji. Karena data Bank NTT harus match dengan aplikasi gaji supaya jangan ada persoalan,” kata Lisapaly yang juga Asisten I Setda Provinsi NTT ini.
Ia pun mengimbau seluruh guru dan PNS lainnya agar tetap melaksanakan tugas dengan baik. Walaupun proses pencairan gaji sedikit tertunda namun pasti terealisasi dalam waktu dekat.
Guru-guru harus tetap mengajar dengan baik. “Dengan kondisi seperti ini bukan menyurutkan, tapi tetap semangat, karena pasti pemerintah tidak akan tinggal diam,” tegas Plt. Wali Kota Kupang ini.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah NTT, Fransiskus Salem mengakui adanya keterlambatan ini. Apalagi, Pemprov NTT juga masih harus melakukan rasionalisasi anggaran di APBD 2017 untuk mengakomodir 9.000-an guru yang dialihkan ke Pemprov NTT itu.
Menurut Salem, dengan masuknya 9.000-an guru dan pegawai, mestinya dana alokasi umum (DAU) untuk Pemprov NTT bertambah dua kali lipat.
Sayangnya, DAU untuk NTT pada tahun anggaran 2017 hanya naik Rp 300 miliar. Padahal, sebetulnya NTT membutuhkan Rp 700 miliar lebih.
Salem menyebutkan, DAU NTT pada tahun 2016 sebesar Rp 1,3 triliun. Itupun masih mengalami penundaan.
Dan pada tahun 2017, hanya naik Rp 300 miliar menjadi Rp 1,6 triliun. Ditambah dengan sisa penundaan DAU 2016 sehingga totalnya menjadi Rp 1,7 triliun. (sam/ito)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyelesaian Gaji Guru Cukup Sebulan
Redaktur & Reporter : Soetomo