Indikasi tersebut bisa dilihat dari fenomena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak ikut menggunakan hak pilihnya di berbagai pemilihan kepala daerah di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
"Gejala ini hendaknya harus disikapi oleh elit politik secara cerdas guna meningkatkan tanggung jawab moral parpol terhadap bangsa dan negara," kata DR Zulfahmi Burhan, di Jakarta, Senin (6/10).
Menurut Zulfahmi Burhan, yang juga Ketua Umum Badan Koordinasi Kemasyarakatan dan Kebudayaan Alam Minangkabau (BK3AM) Jabodetabek itu, jika saja kita mau mencoba mengukur kewajiban dan tanggung jawab parpol terhadap pendidikan politik anak bangsa dengan menggunakan alat ukur kepentingan bangsa, lalu hasilnya diumumkan ke publik diprediksi sangat berpontensi mendorong untuk membesarnya jumlah yang abstain.
Anehnya, belum satupun diantara parpol yang punya kapabilitas dan kapasitas untuk menyajikan materi pendidikan politik yang mampu menembus sekat-sekat keberagaman bangsa dan negara ini.
"Yang kita saksikan, semua partai masih saja berebut soal kekuasaan karena sekte politiknya menganut paham hanya kekuasaanlah yang mampu memperbaiki kondisiPadahal tidak satupun teori politik demokrasi yang sungguh-sungguh membenarkan sekte itu," kata Zulfahmi Burhan.
Kekacau-balauan internal parpol tersebut, lanjutnya, tercermin hingga ke lembaga DPR dan DPRD yang penuh dengan kepura-puraan membela kepentingan rakyat
BACA JUGA: Anggota Dewan Harus Dievaluasi
Sementara rakyat tetap saja diposisi yang sulit dan penuh dengan ketidakpastian.Tontonan kolosal yang tidak mendidik ini mestinya harus dicegah oleh rakyat sendiri
BACA JUGA: KPK Bidik DPR Penerima Suap TAA
"Untuk itu, waktu-waktu kampanye kurang relevan lagi dipakai publik untuk menyimpulkan siapa yang akan dia beri mandat ke DPR/DPRD."Terlebih era sekarang, lanjutnya, prilaku petinggi parpol yang memaksakan kader-kader karbitan yang berasal dari anggota keluarga dan kroninya sendiri untuk masuk ke lembaga legislatif merupakan sebuah proses yang sesungguhnya merugikan kepentingan bangsa ini dimasa mendatang.
"Rakyat saya harapkan agar menyikapi fenomena ini secara objektif dan berbudaya serta selektif
BACA JUGA: Pengesahan RUU MA Batal
Untuk itu bangkitkan rasa malu dan rasa bersalah jika kita menetapkan suatu pilihan hanya karena 'janji-janji dan kebaikan' serta nama besar di luar diri para caleg disaat kampanye," saran Zulfahmi Burhan.Sebagai pemegang kedaulatan pemilu, rakyat sudah pada tempatnya untuk tidak mudah percaya dengan 'janji-janji dan kebaikan' disaat kampanye yang substansinya syarat dengan kepentingan parpolPilihan yang terbaik adalah para caleg yang berkomitmen terhadap perubahan nasib rakyat ke arah yang lebih baik serta secara kontekstual, substansial dan kultur memahami betul karakter rakyat yang diwakili secara kaffah, kata alumni pasca sarjana IPB itu(Fas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Staff Hukum Presiden Bantah Pro Pensiun Hakim Agung
Redaktur : Tim Redaksi