jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait agar Presiden terpilih Joko Widodo menjual pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 2 untuk efisiensi anggaran disikapi berbeda oleh Pusat Kajian Trisakti.
Penasehat Pusaka Trisakti Tubagus Hasanuddin, mengatakan, usulan itu tidak beralasan. "Usulan menjual pesawat kepresidenan tidak beralasan dikarenakan logika politis dan keamanan tidak menjadi pertimbangan, " kata Hasanuddin Rabu (3/9) di Jakarta.
BACA JUGA: KPK Periksa Mantan Cabup Banyuasin
Setidaknya ada empat alasan yang dikemukakan Hasanuddin yang membuat alasan menjual pesawat kepresidenan untuk efisiensi menjadi "pincang".
Pertama, menjual pesawat bekas berbeda harganya dengan pesawat baru dan tidak sebanding dengan harga pembeliannya.
BACA JUGA: Sarankan Jokowi Fokus APBN Ketimbang Jual Pesawat Kepresidenan
Kedua, pesawat kepresidenan ini dilengkapi segala perangkat teknologi yang berbeda dengan lainnya yang khusus diterapkan bagi perlindungan dan keamanan presiden karena simbol negara.
Ketiga, secara politis pembelian pesawat kepresidenan sudah disetujui oleh parlemen dan panitia anggaran termasuk PDIP dan tidak ada walk out atas pembelian tersebut.
BACA JUGA: Kasus e-KTP, KPK Periksa Direktur PT Optima Infocitra Universal
Keempat, alasan membeli pesawat untuk penghematan karena selama ini biaya carter pesawat cukup besar karena sudah termasuk komponen keuntungan perusahaan penyewaan carter.
"Aneh jika ada pernyataan menggunakan pesawat kepresidenan dianggap foya-foya. Selama saya interaksi dengan Jokowi tidak pernah tercermin pola hidup foya-foya beliau. Dia pribadi yang sederhana tapi apa yang sudah ada harus digunakan dengan baik dan efektif. Dia tidak merasa besar atau merasa rendah dengan naik Kijang atau Alphard. Mungkin lebih sering pejabat naik Alphard dibanding Jokowi," kata Hasanuddin.
Menurutnya, efisiensi itu juga melihat faktor urgensi dan utilitasnya. "Kita menunggu gebrakan dan ide-ide Bung Ara untuk Jokowi-JK bagaimana solusi menghadapi mafia anggaran dan pajak yang secara jelas menggerogoti pemasukan dan pengeluaran APBN. Jika hanya logika efisiensi semata yang dipakai sekalian aja usulkan atas nama efisiensi maka tank dan peralatan perang dijual juga semua dengan alasan toh kita tidak sedang perang," kata Hasanuddin. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Panggil Tiga Pihak Swasta Untuk Ratu Atut
Redaktur : Tim Redaksi