jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menahan satu tersangka kasus korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan di Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
Satu orang tersangka yang ditahan, yakni HD selaku mantan Kepala Unit Pengelola Teknis Peralatan dan Perbekalan (UPT Alkal) Dinas Bina Marga DKI Jakarta yang menjabat pada 2015.
BACA JUGA: Anies Segera Cabut Pergub Penggusuran yang Diterbitkan Ahok
Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam mengatakan penahanan satu tersangka tersebut dilakukan pada Kamis (25/8) kemarin.
Penahanan ini berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor Print-2199/M.1/Fd.1/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022.
BACA JUGA: Kejati Kalbar Jebloskan Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah BUMN ke Tahanan
"Tim penyidik bidang pidsus Kejati DKI Jakarta telah menahan satu orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan pada UPT Alkal Dinas Bina Marga DKI Jakarta,” ucap Ashari dalam keterangannya, Kamis malam.
Dia menuturkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat berat di Dinas Bina Marga DKI Jakarta tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 13 miliar (Rp 13.673.821.158).
BACA JUGA: Kasus Korupsi Dana BLU, Dirut RSUD Praya Kembali Diperiksa, Statusnya
“Tersangka HD ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan (Rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung (Kejagung),” kata dia.
Ashari menjelaskan alasan Pidsus Kejati DKI Jakarta melakukan penahanan terhadap tersangka HD berdasarkan syarat objektif, yakni ancaman hukuman pidana penjara lebih dari lima tahun.
"Syarat subjektif karena dikhawatirkan tersangka HD melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya kembali sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP," tuturnya.
Pasal yang disangkakan terhadap Tersangka HD yakni Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Sebagai informasi, UPT Alkal Dinas Bina Marga DKI Jakarta melakukan pengadaan 19 unit alat-alat berat penunjang perbaikan jalan pada 2015 lalu. Pemenang tender adalah PT DMU dengan nilai kontrak Rp 36,1 miliar.
Penyedia barang dalam pekerjaan tersebut adalah PT DMU berdasarkan kontrak pengadaan barang nomor 30/-007.32 antara UPT Alkal Dinas Bina Marga DKI Jakarta yang ditandatangani oleh tersangka HD selaku PPK dan tersangka IM selaku Direktur PT. DMU.
Tersangka HD tidak membuat harga perkiraan sendiri (HPS), tetapi hanya membuat rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan brosur dan spesifikasi dari PT DMU saat melakukan pengadaan alat-alat berat ini melalui e-katalaog. Padahal seharusnya dalam pembuatan RAB harus berdasarkan harga survei pasar.
"Tersangka HD selaku PPK dalam melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan melalui Purchasing e-Katalog tidak membuat atau menetapkan HPS, tetapi hanya membuat RAB berdasarkan brosur dan spesifikasi dari PT DMU," jelas Ashari.
Tersangka HD memerintahkan petugas panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) menerima alat-alat berat yang dikirimkan oleh PT DMU berupa Pakkat Maintenance Road Truck (PMRT) dan menandatangani berita acara penerimaan dan tanpa melakukan pemeriksaan fisik yang diserahkan oleh PT. DMU.
Ternyata, barang alat-alat berat yang dikirimkan PT DMU tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak. (mcr4/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebegini Jumlah Jaksa yang Disiapkan Kejagung untuk Sidang Perkara Pembunuhan Brigadir J
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi