jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Legal Resource Center Ully Parulian Sihombing mengatakan, eksekusi terhadap 10 orang terpidana hukuman mati merupakan politik pencitraan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK)
"Dia (Jokowi-JK) membangun pencitraan untuk mendapatkan dukungan publik dan menggunakan isu hukuman mati ini untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat," kata Ully di kantor Human Right Working Group, Menteng, Jakarta, Minggu (26/4).
BACA JUGA: Kelompok Perempuan Tak Sekadar Objek Pembangunan Desa
Demi mendapatkan dukungan publik, sambung Ully, pemerintahan Jokowi-JK rela mengorbankan para terpidana hukuman mati. "Iya itu untuk kepentingan politis, dia untuk menaikkan dukungan dari masyarakat," tegasnya.
Menurut Ully, langkah Jokowi-JK sama seperti pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal, tambah Ully, Jokowi-JK berniat untuk terlihat berbeda dengan pemerintahan SBY.
BACA JUGA: Ditanya Soal Gedung Baru DPR, Jokowi : Saya ndak Hafal
"Kan dia ingin membedakan dikit dengan pemerintahan SBY biar dia kelihatan tegas. Tapi, sebetulnya akhirnya sama karena dia mengorbankan terpidana hukuman mati untuk kepentingan politik," tandas Ully. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Pemerintah Didesak Batalkan Rencana Hukuman Mati 10 Terpidana
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Ogah Tanggapi Kecaman Presiden Prancis soal Hukuman Mati
Redaktur : Tim Redaksi