JAKARTA - Ekslusifitas Jemaat Ahmadiyah di tengah masyarakat dinilai turut memicu persoalan dengan wargaDari catatan Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik (Ditjen Kesbangpol) Kementrian Dalam Negeri, daerah yang rawan gesekan dengan Jemaat Ahmadiyah juga disebabkan ekslusifitas penganut Ahmadiyah.
"Kebanyakan daerah yang rawan itu karena Jemaat Ahmadiyah itu ekslusif dan mendirikan tempat ibadah ekslusif," ujar Dirjen Kesbangpol, Tanri Bali Lamo di Kantor Kemendagri, Senin (7/2). Mantan Asisten Personil KASAD itu pun menyebut beberapa insiden terkait Ahmadiyah di sejumlah daerah seperti di Kuningan, Mataram, Bogor maupun Depok
BACA JUGA: SBY Surati Hosni Mubarak
Di Kuningan misalnya, Tanri menyebut Jemaat Ahmadiyah membangun komunitas ekslusif dengan jumlah cukup besar
BACA JUGA: Keppres Bodong Kenaikan Gaji PNS Kian Menjalar
Sementara di Depok, Jawa Barat, sebut Tanri, Jemaat Ahmadiyah memiliki masjid sendiri"Di Bogor juga seperti itu
BACA JUGA: Mendagri Bentuk LPSE, Cegah Arisan Tender
Mereka membangun yayasan dan masjid serta membangun komunitas yang besar tapi eksklusif di tengah wargaKebanyakan yang rawan itu yg seperti itu," ulas mantan tentara dengan pangkat terakhir Mayor Jendral itu.Terkait keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Ahmadiyah di Indonesia yang dipersoalkan beberapa kalangan, Tanri mengatakan, beleid yang dikeluarkan pada 2008 itu masih sah berlaku, Diakuinya, SKB memang pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Namun karena bentuknya bukan undang-undang, maka MK menolaknya berdasarkan putusan nomor 140/PUU-VII 2009"Berarti SKB sah dalam perundang-undangan dan sah untuk digunakan," imbuh Tanri.
Ditambahkannya, berdasar rapat Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) pada 29 Desember 2010, diputuskan bahwa perlu adanya sosialisasi SKB yang lebih intensif terhadap aparat di bawahSelain itu, Kejaksaan sebagai bagian Bakor Pakem juga mengaktifkan Tim Koordinasi Pakem di daerah untuk menyelesaikan persoalan seperti Ahmadiyah
Persoalannya, kata Tanri, memang muncul di lapangan"Karena menyangkut akidah, maka dibutuhkan keterlibatan aparat sampai di tingkat yang paling rendahSehingga kalau ada kejadian bisa melaporkan ke atas," kata Tanri.
Karenanya pula, Mendagri tengah menyiapkan surat untuk mengefektifkan sosialisasi itu"Inikan persoalannya ada di gesekan di tingkat bawah," katanya(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BKN Diminta Pantau Pungli Pengurusan NIP
Redaktur : Tim Redaksi