jpnn.com, SURABAYA - Ingin mengadukan masalah PPDB sistem zonasi, Eliza Ernawati ngotot harus bertemu langsung dengan Presiden Jokowi, yang memang sedang ada acara di Surabaya, Kamis (20/6).
Masalah sistem penerimaan peserta didik baru alias PPDB sistem zonasi untuk masuk sekolah negeri, membuat Eliza frustasi. Bingung sekaligus nekad.
BACA JUGA: PPDB Sistem Zonasi: Jarak Rumah ke Sekolah Lebih Penting Dibanding Nilai UN
Betapa tidak, jarak rumah Liza, sapaanya dengan sekolah menengah pertama (SMP) terdekat berjarak 1,8 kilometer. Saat mendaftar, putranya kegeser. Karena jarak terdekat yang bisa diterima di sana adalah 600 meter.
Alhasil mekipun pengamanan ketat, perempuan 39 tahun itu nekad. Dia menerobos kerumunan untuk bisa bertemu Presiden Joko Widodo. Tak sia-sia, aksinya itu membuatnya punya kesempatan menyampaikan keluh kesahnya.
BACA JUGA: Sudah Lelah Perjuangkan Anak Ikut PPDB Sistem Zonasi, Akhirnya Daftar ke Sekolah Swasta
Sambil menggenggam tangan Jokowi. Dia bercerita masalah zonasi yang membuat banyak orang tua gelisah. Bahkan mengabaikan rutinitas lain hanya untuk mencari sekolah. "Saya sampaikan soal kesulitan kami, para orang tua, untuk mencari sekolah," ujarnya.
BACA JUGA: Sudah Lelah Perjuangkan Anak Ikut PPDB Sistem Zonasi, Akhirnya Daftar ke Sekolah Swasta
BACA JUGA: PPDB 2019 Gaduh, Tetapi SMPN Satap Diuntungkan
Ya, Liza nekad menemui Jokowi usai menghadiri pernikahan Rais Aam NU KH Miftachul Akhyar di Jalan Kedung Tarukan, Surabaya, Kamis (20/6). Menurutnya usaha menemui orang nomor satu itu merupakan cara terakhir. Baginya solusi yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini belum memberikan titik terang.
Imbauan dari petugas yang berusaha menarik dirinya tak digubris. Bahkan desakan orang-orang yang berjubel tak gentar untuk membuatnya pindah posisi. Tangannya tak mau lepas sampai Jokowi menarik ajudannya untuk menemui Liza langsung.
"Alhamdulillah Pak Jokowi mau menerima keluh kesah saya. Ini diarahkan ke ajudan untuk menceritakan masalah saya dan segera ditanggapi," ujar ibu tiga anak itu sambil mengusap air mata yang tak terbendung lagi.
Di hadapan ajudan Jokowi, Liza menceritakan apa yang menjadi keluhannya. Namun saat itu tidak banyak waktu. Akhirnya dia diminta merumuskan poin apa saja yang menjadi keluhan para wali murid itu.
Setelah berunding dengan wali murid yang lain, ada 10 poin yang disampaikan. Di antaranya sistem zonasi yang dirasa tidak tepat sasaran. Menurut para orangtua wali, nilai Ujian Nasional (UN) tetap dijadikan pertimbangan untuk mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Kami juga berharap mitra warga yang juga tidak tepat sasaran juga dihapuskan,” ujar wali murid lain Holifa.
Liza dan pra orang tua lain berharap cara ini bisa menjadi solusi atas permasalahan yang terus buntu. Mereka sebenarnya tidak menolah zonasi diterapkan. Namun dengan sistem yang lebih matang.
“Kalau begini setelah digeser dari pendaftaran tidak tahu mana lagi yang dituju. Pemerintah seperti lepas tanggung jawab dengan menggiring ke swasta,” jelasnya.
BACA JUGA: Panglima TNI Siap Kerahkan Pasukan, Gembleng Seluruh Siswa Baru
Dalam surat terkahir tersebut wali murid juga meminta agar Jokowi meninjau lagi soal Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. “Ditinjau lagi, disesuaikan dengan kondisi daerah. Bagaimana daerah lain yang sekolah swasta maupun negerinya masih sedikit. Bagaimana nasib mereka?,” pungkas Liza.
Aduan atas nasib dan tuntutan itu kini sudah dilayangkan ke presiden. Mereka berharap ada dampak yang diberikan. Agar penerimaan siswa bisa berjalan lancar. Tidak seperti sekarang yang amburadul. (gal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Antre Pendaftaran PPDB, Emak – emak: Kamu Baru Datang Mau Nyelonong!
Redaktur : Tim Redaksi