Empat Tahun, Kasus Makin Kelam

JAKARTA - Kalangan aktivis LSM pesimistis atas masa depan penyelesaian kasus semburan Lumpur SidoarjoSalah satu penyebabnya adalah terpilihnya pentolan keluarga Bakrie, Aburizal Bakrie alias Ical, sebagai ketua harian sekretariat bersama (setgab) partai-partai koalisi pendukung pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dengan posisi tersebut, semakin sulit memercayai komitmen SBY untuk memberantas mafia hukum, kalau masalah lumpur saja tidak terselesaikan," kata Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad dalam diskusi Empat Tahun Lapindo: Bungkam dan Amankan Kursi Kepresidenan di sekretariat Walhi, Jakarta, kemarin.

Dia meminta agar presiden mengkaji ulang langkah kepolisian dalam menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) kasus lumpur

BACA JUGA: 112 Orang Dapat Nama Baru

"Ini menjadi pertanyaan, mengapa SP3 itu dikeluarkan menjelang munas Golkar pada tahun laluSaya menilai, kunci kelanjutan penanganan lumpur terletak pada keberanian politik presiden," tegas mantan direktur eksekutif Walhi tersebut.

Hendrik Siregar, aktivis Jatam (Jaringan Advokasi Tambang), mengakui adanya upaya sistematik untuk melupakan semburan lumpur yang kali pertama menyembur pada 28 Mei 2006 tersebut

BACA JUGA: Tiga Ribu Umat Rayakan Waisak

"Semua fakta yang sebenarnya dapat dijadikan arah dalam mengungkap kasus tersebut seakan terabaikan," katanya di tempat yang sama.

Menurut dia, sejak awal semburan lumpur, ada upaya sistematis untuk mengarahkan bahwa penyebab semburan lumpur merupakan bencana alam dan tidak terkait dengan aktivitas eksplorasi migas"Upaya melupakan terlihat dari istilah yang selalu digunakan pemerintah

BACA JUGA: Waisak, Lebih dari Sekadar Meditasi

Sejak awal, pemerintah selalu menyebut kasus itu dengan istilah lumpur Sidoarjo, bukan lumpur Lapindo," tegas Hendrik

Bahkan, lanjut dia, upaya tersebut juga dilakukan sebagian anggota DPRDengan fakta itu, ungkap dia, lembaga legislatif yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat tampak tak berdaya dalam kasus ini"Tidak ada upaya politik yang seriusFungsi kontrol politik legislatif kepada eksekutif menjadi tumpul dalam kasus lumpur," ujarnya.

Di tempat yang sama, Puspa Dewi, aktivis Solidaritas Perempuan, menambahkan, pihak yang paling banyak menjadi korban lumpur adalah perempuan dan anak-anak"Meski semburan lumpur dialami laki-laki dan perempuan "karena adanya perbedaan peran gender di masyarakat?, dampak yang dialami perempuan menjadi berbeda," jelasnya.

Dia menambahkan, berdasar data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada korban lumpur yang terpaksa menjadi PSK di Lokalisasi Dolly (Surabaya) dan Tretes (Pasuruan)Usia mereka, kata dia, berkisar 16?35 tahun"Mereka beralasan, semua itu karena tuntutan ekonomi keluarga," beber Dewi.

Sebelumnya, keluarga pemilik Lapindo Brantas Inc (perusahaan yang mengeksplorasi migas sebelum semburan lumpur) memilih diam mengomentari peringatan empat tahun kasus lumpurSaat ditemui beberapa kali dalam berbagai acara, Ical selaku pentolan keluarga Bakrie selalu menghindar saat ditanya soal perkembangan kasus lumpur"Mau tanya apanya lagi?" kata Ical di Bogor, Kamis pekan lalu (20/5)

Menurut Lalu Mara Satriawangsa, juru bicara keluarga Bakrie, pertanyaan terkait lumpur sebaiknya dilokalisasi karena Ical tidak lagi berkapasitas mengomentari kasus lumpur(zul/jpnn/c5/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Segera Cari Bukti dan Informasi Tambahan