Lim Sue Beng, Managing Director Strait Of Malacca Partners Sdn, Bhd saat menjamu para anggota Forum Diskusi Wartawan Keuangan dan Moneter (Forkem) di Hotel Majestic, Malaka, Minggu(19/12) malam, mengatakan, Jembatan Selat Malaka akan dibangun oleh swasta
BACA JUGA: Siapkan Tujuh Ruas Jalur Jelang Natal
Sehingga pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia tidak perlu memikirkan lagi pendanaan."Pendanaan proyek ini seluruhnya akan ditanggung swasta melalui konsorsium yang dipimpin oleh Cina Exim Bank
Bukan hanya telah mendapatkan sumber pendanaan, Strait Of Malacca Partners Sdn, Bhd juga sudah menyiapkan kajian mengenai lama pembangunan jembatan
BACA JUGA: Warga Asing Dilarang Beli Properti di Indonesia
Panjang yang akan terhubung nantinya sekitar 127 Km"Yang kami tunggu sekarang ini hanya kesepakatan antara kedua negara saja
BACA JUGA: Belum Pastikan Pembangunan Jembatan Malaka
Kalau Indonesia-Malaysia sudah setuju, maka pembangunan jembatan ini bisa dilakukan dalam jangka waktu 10 tahunEmpat tahun untuk disain dan sisanya untuk pembangunan,’’ kata Lim Sue Beng.Jembatan ini, katanya, masuk dalam Asean Conectivity dan karena itu didukukung oleh Asean+1 (Cina) melalui pendanaannyaNantinya, bila sudah terbangun maka jembatan ini akan murni menjadi milik swasta dan akan dibuka untuk umum bagi yang akan bepergiaan antar negaraMekanisme yang dipakai adalah sistem tol.
"Yang mau lewat, dia akan membayarKami perkirakan Break Effent Poin (pengembalian modal) membutuhkan waktu 40 tahun dan konsesi (hak pengelola) 80 tahunBila waktu konsesi sudah habis, nantinya jembatan ini bisa dimiliki bersama oleh Indonesia-Malaysia,’’ kata Lim Sue Beng.
Datuk Seri Mohd Ali Bin Mohd Rustam, Ketua Menteri Melaka (Gubernur Provinsi Melaka-red) yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa rencana pembangunan jembatan Selat Melaka merupakan bagian dari rencana Asian ConnectivityRencana ini bahkan sudah disampaikan kepada Pemerintah Malaysia dan sudah pula mendapatkan persetujuanNamun hingga saat ini, pihak Malaka baru menyampaikan kepada Gubernur Riau dan belum sampai ke Jakarta.
‘’Kita masih belum menyampaikan rancangan dan pandangan pembangunan jembatan ini kepada Jakarta (Pemerintah RI)Jakarta masih menyerahkannya pada Provinsi RiauTapi kita sangat yakin bahwa manfaat adanya jembatan ini sangat besar sekali bagi kedua negaraIndonesia tidak perlu khawatir, karena pendanaan murni dari swastaBahkan tidak ada uang kerajaan Malaysia yang tertanam pada investasi ini,’’ kata Ali Rustam.
Ali Rustam bahkan optimis, infrastruktur di Indonesia khususnya Provinsi Riau yang masih jauh tertinggal dengan beberapa kota besar di kawasan Asia, akan terkejar dengan adanya pembangunan jembatan ini.
‘’Akan banyak sekali aktifitas perdagangan, investasi, pariwisata dan bisnis yang melewati jembatan iniPembangunannya juga akan memberikan koneksi antara negara-negara di Asian karena biaya transportasi juga bisa ditekan,’’ kata Ali Rustam.
Di tempat terpisah, Gubernur Provinsi Riau Rusli Zainal mengatakan, pihaknya yakin kekhawatiran akan makin derasnya arus barang tertuma sumber daya alam dari Riau dan Sumatra ke Malaysia dan daerah Asian lainnya tidak akan tak terjadiKarena pasti akan ada kajian yang lebih mendalam lagi, baik secara sosial, ekonomi bahkan politik sebelum jembatan tersebut direalisasikan.
‘’Pasti akan ada kajian mendalam untuk semuanyaNamun, kami sadar pemerintah pusat memang akan mendukung konektifitas nasional terlebih dahulu misalnya dengan mendahulukan membangun jembatan selat sundaNamun kami juga yakin bahwa jembatan Selat Malaka ini juga pentingTak ada salahnya bermimpi membuat kemajuan bagi daerah,’’kata Rusli.
Sementara, Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang hadir di Dumai, Riau dalam kunjungan kerjanya bisa memahami tujuan dari rencana pembangunan jembatan selat Malaka tersebutNamun perimerintah pusat katanya akan terlebih dahulu fokus menyambungkan konektifitas transportasi secara nasional.
‘’Kita akan prioritaskan dulu kepentingan nasional dengan terhubungnya seluruh daratan IndonesiaNamun rencana ini adalah sebuah semangat yang harus tetap dijaga, tapi bukan untuk saat iniSuatu hari nanti, bisa saja kajian ini akan dipertimbangkan dan dilaksanakan,’’ kata Hatta.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Tolak Warteg Dipajaki
Redaktur : Tim Redaksi