jpnn.com - JAKARTA - Sikap para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menjalankan seluruh rekomendasi Panja Pilkada dalam menetapkan Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah diprotes Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.
Dalam PKPU tersebut, partai politik (parpol) yang berhak ikut pilkada dan mengajukan calon adalah yang telah mengantongi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM atau telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) bagi parpol yang bersengketa di pengadilan.
BACA JUGA: Ini Petuah Anggota Komisi III untuk Bos KPK dan Polri
Fadli Zon menegaskan bahwa KPU tidak bisa mengabaikan rekomendasi Panja Pilkada yang sudah melalui pembahasan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan KPU sendiri.
"KPU tidak bisa bertindak seperti itu. (Rekomendasi) ini mengikat KPU. KPU tidak bisa mengatakan dirinya independen dari itu, tidak bisa," kata Fadli di gedung DPR Jakarta, Senin (4/5).
BACA JUGA: Jaksa Agung: Penghapusan Hukuman Mati Baru Wacana
Dia berpandangan bahwa Panja Pilkada sudah mencari solusi agar semua parpol peserta pemilu bisa ikut pilkada, termasuk dua parpol yang bersengketa yang tidak harus menunggu keluarnya putusan pengadilan yang inkrah.
Berdasarkan rekomendasi Panja Pilkada, parpol yang dapat mengajukan pasangan calon di pilkada adalah kepengurusan parpol yang ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah ada sebelum pendaftaran pasangan calon.
BACA JUGA: Keroyok Kasus Korupsi, KPK-Polri-Kejagung Bentuk Satgas
"Jadi bukan harus inkrah. Kalau inkrah kan bisa lama prosesnya. Begitu juga kalau misalnya keputusan Menkum HAM, itu kan keputusan bermasalah, jadi harus keputusan pengadilan yang ada, yang tesedia sebelum pendaftaran," tandasnya.
Saat ini, Fadli dan sejumlah pimpinan DPR sedang menggelar rapat pimpinan bersama KPU dan Mendagri di gedung DPR. Hadir juga dalam rapat itu para pimpinan fraksi.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mary Jane Bersaksi Lewat Video Conference
Redaktur : Tim Redaksi