jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memuji Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang akan melokalisir kasus dugaan penistaan agama dalam konteks hukum setelah menetapkan Basuki T Purnama sebagai tersangka.
Namun, dia berharap pemerintah tetap melihat dinamika kasus ini secara lebih dewasa dan dari kedua belah pihak.
BACA JUGA: Kasus Ahok Berdampak pada Stabilitas Keamanan
Sebab, tidak bisa dihindari fakta bahwa masyarakat sudah punya persepsi ada persoalan dalam proses kasus hukum Ahok. Khawatir tidak transparan dan tidak adil.
Kekhawatiran itu, lanjut Fahri, sebenarnya sudah terjawab dengan perkembangan kasus ini.
BACA JUGA: Bea Cukai Bisa Berantas Narkoba
Ahok tersangka, prosesnya juga dilakukan setransparan mungkin. Hanya saja dinamika di tengah masyarakat belum sepenuhnya mereda. Apalagi ada rencana Aksi Bela Islam III pada 2 Desember mendatang.
Di sinilah menurutnya peran pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo dibutuhkan. Masyarakat yang akan melakukan aksi tidak perlu dilarang, justru disikapi positif dan proporsional.
BACA JUGA: Bebas Pungli, Para Sopir Truk Mulai Bernafas Lega
Bahkan, dia mendorong presiden bisa bertemu pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).
"Kalau bisa approach (pendekatan) secara lebih dini. Presiden sudah bertemu semua orang tapi belum mau ketemu Kiai Rosyid, Habib Rizieq, Ustad Bachtiar dan lain-lain, yang sebetulnya jadi inti dari koordinator gerakan ini. Yang seharusnya, apa salahnya kalau presiden ketemu," ujar Fahri di kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (18/11).
Diakui Fahri, Presiden Jokowi telah meminta jajarannya berkoordinasi dengan Rizieq cs. Namun hal itu menurutnya belum cukup.
Sebab, dia yakin nuansanya akan berbeda ketika presiden bertemu langsung dengan tokoh-tokoh dan ulama GNPF-MUI.
"Dan kalau presiden sudah menemui yang lain, kenapa mereka nggak ditemui juga. Kan biasa saja, ngobrol. Dan berikan jaminan kepada mereka bahwa presiden tidak akan mengintervensi proses hukum, presiden tidak akan membela orang yang sedang ditangani oleh proses hukum," jelasnya.
Mantan aktivis ini meyakini bila itu yang dilakukan presiden, maka masyarakat akan merespon secara baik.
Dan dia berharap, aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat tidak dilihat sebagai sebuah kecurigaan bahwa mereka ditunggani.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konser Suara Antikorupsi, Inspirasi Berhenti Berbuat Jahat
Redaktur : Tim Redaksi