jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, tidak ada unsur darurat bagi Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Fahri lantas meminta Jokowi menjelaskan, di mana sisi darurat pemerintah mengeluarkan perppu yang diduga untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu. “Bikin clear deh, apa sih kedaruratan yang dihadapi pemerintah? Pak Presiden tolong kasih tahu saya daruratnya yang mana ini? Daruratnya HTI?” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7).
BACA JUGA: Dua Perppu Antre di DPR, Begini Harapan Istana
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lantas mempertanyakan apakah Presiden Jokowi memandang bahwa sisi daruratnya karena HTI sudah membeli senjata api atau sedang membangun basis militer?
Bahkan, Fahri mengatakan, apakah sisi daruratnya karena Presiden Jokowi mendapatkan informasi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ada deal tertentu dengan pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. “Memang Habib Rizieq lagi deal sama Baghdadi yang sudah ditembak mati? Daruratnya apa? Musuh negara ini yang mana yang (tengah) dihadapi negara, siapa? Ngomong dong,” desak Fahri.
BACA JUGA: Khawatir, Kelemahan Jokowi Dimanfaatkan Kelompok Tertentu
Politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengingatkan, jangan tanpa dasar apa pun tiba-tiba presiden menyatakan keadaan darurat lantas menerbitkan perppu. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Perppu Ormas Dinilai Bentuk Teror Terhadap Gerakan Sipil
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah Anggap Penerbitan Perppu di Masa Sidang Sangat Aneh
Redaktur & Reporter : Boy